KOMPAS - Rabu, 02 May 2001 Halaman: 15 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 5560
TKI di Korea Selatan
WASWAS TERUS MEMIKIRKAN KELUARGA
SEBANYAK 30 orang tenaga kerja asal Indonesia (TKI), saat ini
sedang belajar teknologi keramik di pabrik keramik PT Hankook
Chinaware, di Cheongju, Korea Selatan. Mereka selama dua tahun magang
di perusahaan keramik terbesar Korsel itu, dan sesudahnya pulang ke
Indonesia, untuk kembali bekerja di cabang perusahaan itu, PT Hankook
Keramik Indonesia di Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. Sebelum mereka,
sebanyak 570 teman-teman pekerja satu pabrik di Tangerang, juga
magang di Hankook Chinaware.
Selama masa magang, para pekerja Indonesia itu terpaksa berpisah
dengan anak, dan istri atau, keluarga mereka di Tanah Air. Dalam
perantauan itu, mereka selalu merasa was-was dengan kondisi sosial,
politik, dan ekonomi di Indonesia. Terlebih lagi, mereka merasa
khawatir dengan keamanan di Indonesia.
Berbagai kerusuhan, keributan, dan peristiwa kriminal tanpa
penyelesian hukum secara tegas, membuat mereka merasa khawatir dengan
keamanan keluarganya di Indonesia. Dari jauh mereka berharap, situasi
di Indonesia dapat segera membaik sehingga ada jaminan rasa aman bagi
warganya.
"Kami mengikuti perkembangan di Tanah Air selama hampir dua tahun
ini, baik melalui berita-berita di televisi, maupun dari berita di
internet. Kami tidak habis mengerti, mengapa situasi di Indonesia
sampai dengan sekarang belum juga membaik," kata sejumlah pekerja
Indonesia yang sedang magang di Hankook Chinaware
Salah seorang pekerja, Aroni Sofyan (26), selalu berharap
pulihnya situasi di Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia pada
Agustus 2001 nanti, dia menginginkan kembali ke negara yang aman dan
tenteram.
"Saya berangkat ke Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden
BJ Habibie. Sampai sekarang situasi di Indonesia tidak berubah
menjadi lebih baik. Belakangan ini malah segala kekisruhan politik
dan kemerosotan ekonomi semakin menjadi-jadi," kata ayah seorang anak
berusia 1,5 tahun yang belum sempat dilihatnya secara langsung.
Anak Sofyan, Unita Maharani, lahir ketika dia sudah berada di Korea
Selatan. Maharani kini tinggal bersama ibunya di Lampung Selatan.
Harapan agar negara tercinta Indonesia kembali membaik di segala
bidang, dikemukakan pula seorang pekerja magang di Hankook Chinaware
lainnya, Uji Triono (30). Laki-laki itu berharap situasi di Indonesia
bisa seperti di Korea Selatan. Dengan situasi tidak menentu di Tanah
Air saat ini, Uji pun merasa khawatir dengan keselamatan keluarganya.
Apalagi kedua anaknya saat ini masih di bawah umur.
Sama seperti Sofyan, Uji pun belum bisa bertemu langsung dengan
anaknya yang nomor dua. Anak perempuan berusia satu tahun empat bulan
yang diberi nama Korea Fitri Amalia, lahir ketika Uji sudah berada di
Korea Selatan untuk magang di Hankook Chinaware.
Uji dan Sofyan mengharapkan agar para elite politik di Indonesia
menghentikan pertikaiannya. Para elite politik seharusnya
memperhatikan nasib warga negaranya yang secara terus-menerus
dihimpit penderitaan, seperti kesulitan ekonomi, rasa aman yang
semakin tidak menentu, serta persoalan lainnya.
"Para elite politik seharusnya berpikir bagaimana menyejahterakan
rakyatnya. Mereka jangan terus-menerus ribut, sehingga mengabaikan
bagaimana membangun Indonesia agar rakyatnya hidup sejahtera," kata
Uji dan Sofyan, di sela-sela kunjungan DPRD dan Pemerintah Kabupaten
Tangerang ke PT Hankook Chinaware, Senin (30/4) sore.
***
BEBERAPA pekerja asal Indonesia lainnya di Hankook Chinaware,
Korea Selatan, Eko Budiono (30), Supriyanto (27), Hermawan (30), dan
dan teman-teman mereka, menyatakan pendapat serupa. Mereka berharap,
ketika pulang ke Indonesia nanti situasinya telah membaik. "Kami
ingin ketika pulang nanti, situasi di Indonesia sudah membaik,
sehingga kami bisa kembali bekerja di Tangerang dengan rasa aman,"
kata mereka.
Pekerja-pekerja yang sedang berada di negara yang jauh dari Tanah
Air tersebut, mengharapkan agar situasi di Indonesia bisa seperti di
Korea Selatan. Dengan adanya rasa aman, keadaan ekonomi yang bagus,
dan hal-hal baik lainnya, menyebabkan mereka dapat bekerja dengan
tenang. "Meskipun kami di negara orang, kami bisa bekerja dengan
tenang," kata Eko.
Mungkin karena merasa nyaman di negara orang, Hermawan misalnya
berharap bisa lebih lama berkerja dan tinggal di Korea Selatan.
Selain memiliki rasa aman, dan nyaman dalam bekerja, dan bertempat
tinggal, Hermawan dan pekerja lainnya, mendapat bayaran yang layak
dari Hankook Chinaware. Saat ini Hermawan mendapat gaji 300 dollar AS
per bulan, atau sekitar Rp 3,5 juta. Jumlah itu, mustahil didapatnya
jika bekerja di Indonesia.
Hermawan bersama pekerja Indonesia lainnya, tinggal pula di mes
perusahaan di kawasan pabrik. Kondisi kamar tempat tinggal mereka,
tidak ubahnya seperti di hotel-hotel bintang dua di Indonesia.
Mereka pun mendapat makan secara gratis dari perusahaan setiap hari.
Namun sayang, harapan Hermawan untuk bisa lebih lama tinggal di
Korea Selatan tidak bakal terwujud. Sesuai dengan masa kerja
magangnya di Korea Selatan selama dua tahun, dia harus kembali ke
kampung halamannya di Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, pada Agustus
2001 nanti. Dalam perjalanan pulang nanti, dia mungkin masih merasa
cemas dengan situasi di negaranya, Indonesia, jika konflik masih
terus terjadi. (Agus Mulyadi, dari Cheongju, Korea Selatan).
Kamis, 11 Desember 2008
KOMPAS - Kamis, 12 Oct 2000 Halaman: 29 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 13095 Foto: 1
BRUNEI BUKAN LAGI NEGARA IMPIAN
BRUNEI bukan negara impian! Kalimat singkat itu, benar-benar
terpateri kuat di hati ratusan hingga ribuan tenaga kerja Indonesia
(TKI) yang pernah dan saat ini masih merasakannya sendiri di Brunei
Darussalam. Negara seluas lebih dari 5.765 kilometer persegi itu
tidak seindah yang diimpikan para TKI sebelum berangkat dari kampung
halaman masing-masing.
Dengan penuh pengorbanan, meninggalkan anak,
istri, dan keluarga di rumah, mereka mencoba mengadu nasib. Uang
dalam jumlah tidak sedikit pun telah dikeluarkan dan diberikan kepada
agen yang mengirimkan mereka ke Brunei. Dengan harapan bisa mengubah
nasib, ribuan TKI meninggalkan semua yang dicintainya. Mereka pun
umumnya meninggalkan utang tidak sedikit, yang digunakan untuk
membayar ke agen pengerah tenaga kerja yang mengirim mereka.
Namun, apa lacur sesampainya di negara yang semula sempat
diimpikan, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Boro-boro akan
mendapatkan uang sampai jutaan rupiah sebulan. Lapangan pekerjaan pun
tidak mereka dapatkan. Jadilah mereka pengangguran.
"Kami ini sebenarnya orang-orang hebat dan kaya. Untuk menjadi
pengangguran di negara orang pun terlebih dahulu harus keluar biaya
jutaan rupiah," ujar beberapa TKI yang ditemui Kompas di Terminal Bus
Bandar Seri Begawan (BSB) dengan nada getir, akhir September 2000. Di
terminal yang terletak di pusat Kota BSB itu, setiap hari puluhan
hingga ratusan TKI pengangguran mangkal.
Cerita-cerita duka pun akhirnya terekam dari sejumlah TKI yang
menjadi korban di negara tetangga itu, ketika Kompas menelusuri
kehidupan mereka di Brunei. Impian indah yang bakal dapat diwujudkan
di negara kaya-raya dengan penduduk 330.000 jiwa itu, buyar setelah
satu-dua hari TKI menginjakkan kakinya di Brunei. Mereka tidak bisa
berbuat apa-apa, ketika dihadapkan berbagai persoalan yang
menghadang, terutama ketiadaan lapangan pekerjaan.
"Saya bersama delapan teman-teman sedesa di Pebayuran, Kabupaten
Bekasi, dijanjikan agen yang mengirim kami akan dipekerjakan di
peternakan milik keluarga Kerajaan Brunei. Kenyataannya, ketika
sampai di Brunei ternyata agen kami di negara ini, tidak memiliki
lowongan pekerjaan. Akhirnya kami luntang-lantung tidak karuan. Kerja
apa saja kami lakukan, agar dapat makan," ujar Candra (32), warga
Pebayuran yang datang ke Brunei pada April 2000.
Padahal agar bisa pergi ke Brunei Candra dan delapan temannya,
masing-masing dipungut Rp 14 juta oleh agen pengerah tenaga kerja
bernama Budi, warga Jatinegara, Jakarta Timur. Candra, teman akrabnya
Ujang (36), yang sama-sama mantan pegawai negeri di Pebayuran, dan
tujuh orang yang juga satu desa dengan mereka, mau pergi ke Brunei,
karena dijanjikan mendapat gaji Rp 4 juta per bulan atau 800 dollar
Brunei (ringgit).
"Modal Rp 14 juta yang saya serahkan kepada agen pengerah tenaga
kerja, saya hitung-hitung akan kembali hanya dalam waktu sekitar
empat bulan. Makanya saya nekad menjual beberapa barang di rumah,"
kata Ujang, yang terpaksa meninggalkan istri dan empat anaknya.
Kini Ujang, Candra, dan ratusan hingga ribuan TKI lain di Brunei
yang senasib dengan mereka, akhirnya hanya bisa kerja serabutan
dengan bantuan teman TKI yang mempunyai pekerjaan. Apa pun
pekerjaannya asal menghasilkan uang (halal), akan mereka
lakukan.
"Sejak kecil di Bekasi saya tidak pernah digigit lintah.
Eh, di Brunei saya digigit lintah, ketika bekerja membuka alang-alang
di rawa yang akan dijadikan lahan percontohan pertanian. Gara-gara
digigit lintah, saya sakit tiga hari," kata Candra.
Gaji di proyek pembukaan lahan pertanian itu hanya sebesar 13 ringgit per hari.
Kardi (25) asal Ponorogo, Jawa Timur, pada 22 September akhirnya
merasa lega, karena bisa kembali pulang ke Tanah Air. "Tetapi, saya
tidak membawa uang," katanya.
Bagi Kardi dan ratusan hingga ribuan TKI lainnya, pulang dengan
tangan hampa berarti malapetaka. Bencana lain akan menghadang mereka
di kampung halaman, yakni melunasi utang yang dijadikan mereka
sebagai modal untuk pergi ke Brunei. Tanpa membawa uang saat pulang
untuk membayar utang, bencana akan menghadang.
"Bagaimana kami bisa
pulang dengan tenang, kalau masih banyak utang," ujar Ari (23),
perempuan TKI asal Malang ketika ditemui di tempat penampungan TKI
yang mendapat masalah. Mereka berkumpul di Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam.
Bersama dengan puluhan perempuan TKI lainnya, Ari terpaksa lari
ke KBRI untuk meminta bantuan. Upahnya selama tiga bulan tidak
dibayar majikan. Padahal dia telah bekerja tidak ubahnya seorang
budak dari pagi hingga dini hari. Selain TKI yang gajinya tidak
dibayar, di penampunagn KBRI mirip gudang, juga datang berlindung
perempuan TKI yang telah disiksa majikannya.
***
GAJI TKI yang tidak dibayar majikannya di Brunei Darussalam,
merupakan persoalan lain yang termasuk paling menonjol yang dialami
ratusan hingga ribuan TKI. Jerih payah, keringat, dan pengorbanan
mereka, sama sekali tidak dihargai oleh majikan warga Brunei. "Saya
heran kok orang Brunei tega melakukan itu. Tega-teganya mereka menipu
kami yang jauh-jauh datang dari Indonesia, dan telah mengeluarkan
modal cukup banyak agar dapat bekerja di sini (Brunei)," kata seorang
TKI di penampungan KBRI.
Kasus gaji tidak dibayar, selalu saja terdengar dari sebagian
besar TKI yang ditemui Kompas di Brunei Darussalam. Bagi perempuan,
TKI jalan yang ditempuh hanyalah dengan meminta bantuan kepada
petugas konsuler di KBRI. Sedangkan laki-laki TKI umumnya berusaha
sendiri, dengan terus memaksa majikannya agar membayar gaji mereka.
Lebih dari 40 orang setiap hari berjejalan di dalam dua ruangan
di gedung belakang KBRI yang lebih tepat disebut gudang. "Setiap hari
pasti ada TKI yang mendapat masalah dengan majikannya yang masuk
KBRI. Setiap hari pula ada TKI yang keluar karena persoalannya
selesai, seperti bekerja di majikan lain atau pulang ke Indonesia,"
kata Achmad DH Irfan, Sekretaris Dua KBRI.
Kasus-kasus yang menyebabkan TKI (terutama perempuan) menderita
gara-gara bekerja di Brunei, terbanyak memang kasus penipuan baik
tentang tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tempat kerja tidak
sesuai yang telah dijanjikan agen, maupun tidak dibayarnya gaji.
Kasus yang ditangani KBRI selama 2000 ini tercatat sebanyak 649
kasus. Sebagian dari kasus itu adalah penganiayaan oleh majikan.
Salah seorang TKI perempuan juga ada yang menjadi korban pemerkosaan
majikan laki-lakinya.
Seperti yang dialami Meri (27) TKI asal Depok yang fasih
berbahasa Inggris. Dia dijanjikan bekerja di hotel sebelum berangkat
ke Brunei tiga bulan lalu. Kenyataannya, wanita lajang yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempatnya bekerja di Jakarta, hanya
diberi pekerjaan sebagai pelayan kafe.
***
SEJUMLAH perlakuan tidak manusiawi yang dialami TKI dan sudah
pasti tidak seperti janji-janji yang sebelumnya mereka terima, lebih
disebabkan ulah sejumlah agen pengirim TKI baik liar (tidak resmi)
maupun yang tidak liar yang mengirim mereka. Agen-agen pengirim
berani mencari mangsa karena ada permintaan dari rekanan mereka di
Brunei, yang meminta untuk didatangkan sejumlah TKI.
Padahal seperti yang dikemukakan TKI yang terbilang cukup sukses
di Brunei, Mahmud Sailan (37), tidak semua agen penerima TKI di
Brunei (majikan) mempunyai lapangan pekerjaan. Menurut manajer salah
satu hotel dan kompleks pertokoan di Jalan Tutong ini, agen-agen di
Brunei yang meminta TKI hanya sekadar mencari keuntungan. "Dengan
mendapat kirimna TKI, majikan tersebut mendapatkan fee (bagian
keuntungan) berupa uang jaminan 600 ringgit (sekitar Rp 3 juta) per
orang," kata Mahmud yang juga Ketua Paguyuban TKI (Patki) perwakilan
Brunei Darussalam itu.
Sekretaris Patki pusat, Ali Ramadhan, juga menyatakan
kemasygulannya dengan ulah sebagian agen penerima TKI di Brunei
tersebut. Ade malah mensinyalir, sebagian TKI sengaja diperlakukan
tidak semestinya agar tidak betas hingga dia kabur dari majikan.
Kalau TKI tersebut berhenti sebelum waktunya, si agen akan
mendapatkan keuntungan, dapat memasukkan TKI lain yang menyebabkan
dia kembali mendapatkan keuntungan uang jaminan 600 ringgit.
Sebaliknya bagi TKI yang bersangkutan, kerugian yang diterima aan
berlipat-lipat. Seandainya mereka mendapat pekerjaan di tempat lain,
TKI tersebut harus membayar uang jaminan rutin setiap bulan sebesar
50 ringgit. "Padahal upah TKI yang bekerja sebagai amah (pembantu
rumah tangga) atau pekerja di kebun, hanya sekitar 200 ringgit," kata
Ali.
Adanya dugaan kesengajaan TKI diperlakukan semena-mena di Brunei
Darussalam, juga dikemukakan Ujang (37), warga Pebayuran, Kabupaten
Bekasi. Sesuai kontrak yang dijanjikan agen pengirimnya di Jakarta,
Ujang akan bekerja selama dua tahun. Namun, setelah sampai di Brunei,
ternyata dia hanya mendapat visa bekerja selama enam bulan. "Rupanya
saya hanya menjadi pengisi sisa waktu dari TKI lain yang pulang
karena sengaja diperlakukan tidak manusiawi. Ini semua ulah dari agen
di Brunei yang bekerja sama dengan agen di Indonesia. Sekarang saya
harus memperpanjang visa bekerja saya yang telah habis," katanya.
Semakin sulitnya TKI yang jauh-jauh datang ke Brunei untuk
mendapatkan pekerjaaan, selain akibat kenakalan agen di dua negara,
disebabkan pula oleh masih terpuruknya perekonomian negara kerajaan
itu. Seperti negara lain di Asia Tenggara, Brunei pun terimbas
"penyakit" sejumlah negara di dunia itu. Keterpurukan ekonomi itu,
telah menyebabkan warganya turut merasakannya pula.
Apalagi pemerintah setempat pun mulai memotong dan mengurangi
berbagai macam subsidi kepada warga negaranya. Salah satu
indikatornya, warga Brunei tidak lagi menikmati fasilitas gratis
untuk menikmati tempat rekreasi Jerudong Park, tempat wisata yang
mirip dengan Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta.
Data menyebutkan, angka pengangguran di Brunei sekitar 5,1
persen. Menurut Dewan Ekonomi Brunei (DEB), sekitar seperempat dari
tamatan sekolah antara tahun 1992-2001 akan sulit mendapatkan
pekerjaan. Selama ini, 75 persen angkatan kerja di Brunei bekerja di
pemerintahan. Belum diketahui data akhir tentang produk domestik
bruto Brunei. Pada tahun 1997 tercatat PDB Brunei sebesar 14.800
dollar AS, terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura.
Segala macam latar belakang masalah yang tengah melanda Brunei
ternyata kurang mendapat tanggapan calon TKI. Mereka terus
berdatangan dan ingin ikut bertarung di negara kaya tersebut.
Warga negara Brunei sendiri, juga belum berubah sikap dalam
menghadapi masalah perekonomian negaranya. Mereka masih juga mau
mempekerjakan TKI, bahkan sebagai amah sekalipun. Kadang mereka
mendatangkan tenaga kerja asing termasuk TKI, hanya demi gengsi
dengan lingkungan sekitarnya.
***
GARA-gara gengsi sebagian warga Brunei itu pula lah, yang pada
akhirnya menyebabkan munculnya penderitaan pada kalangan TKI. Dalam
daftar yang tercatat di KBRI saja, jumlah TKI yang tidak dibayar
majikannya itu selama Januari-Agustus 2000 lebih dari 600 orang.
"Tetapi yang tidak melapor ke KBRI lebih banyak lagi Mas. Laki-laki
TKI kebanyakan berusaha sendiri meminta gajinya yang ditahan
majikan," ujar Kadir (23), TKI asal Kediri, Jawa Timur.
Berbagai persoalan yang dihadapi ratusan hingga ribuan TKI,
sebenarnya telah mendorong pihak KBRI di Brunei Darussalam untuk
berusaha sebisa mungkin mencegahnya. Atase Pertahanan KBRI, Slamet
Hariyanto, dalam pertemuannya dengan sejumlah TKI yang tergabung
dalam Patki di Brunei Darussalam mengingatkan, perlunya tindakan dari
aparat terkait untuk mengambil tindakan terhadap agen-agen liar
pengirim TKI di Tanah Air. Agen liar merupakan salah satu penyebab
utama persoalan yang dialami TKI.
Kasus tidak dibayarnya gaji TKI memang yang paling menonjol
terjadi di Brunei Darussalam. Dalam catatan KBRI disebutkan, selama
periode 1 April 1998-31 Maret 1999, sebanyak 268 TKI yang gajinya
tidak dibayar majikan. Urutan kedua sebanyak 246 kasus TKI
diperlakukan kasar oleh majikan. Selanjutnya, kerja tidak sesuai
kontrak 79 kasus, dan telantar/tertipu agensi/tidak ada kerja 59
kasus.
Cukup banyaknya perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI di Brunei
Darussalam, sebagian dari mereka berharap agar pemerintah
menghentikan pengiriman TKI baru ke Brunei.
(Agus Mulyadi, dari Brunei Darussalam)
Foto:
Kompas/agus mulyadi
TEMPAT KUMPUL -- Food court di lantai tujuh Gedung Bumi Putera di
Bandar Seri Begawan, merupakan tempat berkumpul para TKI terutama
pada hari libur Jumat dan Minggu. Di tempat inilah TKI yang masih
menganggur mencari informasi dari sesama TKI untuk mendapatkan
informasi lowongan pekerjaan.
BRUNEI BUKAN LAGI NEGARA IMPIAN
BRUNEI bukan negara impian! Kalimat singkat itu, benar-benar
terpateri kuat di hati ratusan hingga ribuan tenaga kerja Indonesia
(TKI) yang pernah dan saat ini masih merasakannya sendiri di Brunei
Darussalam. Negara seluas lebih dari 5.765 kilometer persegi itu
tidak seindah yang diimpikan para TKI sebelum berangkat dari kampung
halaman masing-masing.
Dengan penuh pengorbanan, meninggalkan anak,
istri, dan keluarga di rumah, mereka mencoba mengadu nasib. Uang
dalam jumlah tidak sedikit pun telah dikeluarkan dan diberikan kepada
agen yang mengirimkan mereka ke Brunei. Dengan harapan bisa mengubah
nasib, ribuan TKI meninggalkan semua yang dicintainya. Mereka pun
umumnya meninggalkan utang tidak sedikit, yang digunakan untuk
membayar ke agen pengerah tenaga kerja yang mengirim mereka.
Namun, apa lacur sesampainya di negara yang semula sempat
diimpikan, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Boro-boro akan
mendapatkan uang sampai jutaan rupiah sebulan. Lapangan pekerjaan pun
tidak mereka dapatkan. Jadilah mereka pengangguran.
"Kami ini sebenarnya orang-orang hebat dan kaya. Untuk menjadi
pengangguran di negara orang pun terlebih dahulu harus keluar biaya
jutaan rupiah," ujar beberapa TKI yang ditemui Kompas di Terminal Bus
Bandar Seri Begawan (BSB) dengan nada getir, akhir September 2000. Di
terminal yang terletak di pusat Kota BSB itu, setiap hari puluhan
hingga ratusan TKI pengangguran mangkal.
Cerita-cerita duka pun akhirnya terekam dari sejumlah TKI yang
menjadi korban di negara tetangga itu, ketika Kompas menelusuri
kehidupan mereka di Brunei. Impian indah yang bakal dapat diwujudkan
di negara kaya-raya dengan penduduk 330.000 jiwa itu, buyar setelah
satu-dua hari TKI menginjakkan kakinya di Brunei. Mereka tidak bisa
berbuat apa-apa, ketika dihadapkan berbagai persoalan yang
menghadang, terutama ketiadaan lapangan pekerjaan.
"Saya bersama delapan teman-teman sedesa di Pebayuran, Kabupaten
Bekasi, dijanjikan agen yang mengirim kami akan dipekerjakan di
peternakan milik keluarga Kerajaan Brunei. Kenyataannya, ketika
sampai di Brunei ternyata agen kami di negara ini, tidak memiliki
lowongan pekerjaan. Akhirnya kami luntang-lantung tidak karuan. Kerja
apa saja kami lakukan, agar dapat makan," ujar Candra (32), warga
Pebayuran yang datang ke Brunei pada April 2000.
Padahal agar bisa pergi ke Brunei Candra dan delapan temannya,
masing-masing dipungut Rp 14 juta oleh agen pengerah tenaga kerja
bernama Budi, warga Jatinegara, Jakarta Timur. Candra, teman akrabnya
Ujang (36), yang sama-sama mantan pegawai negeri di Pebayuran, dan
tujuh orang yang juga satu desa dengan mereka, mau pergi ke Brunei,
karena dijanjikan mendapat gaji Rp 4 juta per bulan atau 800 dollar
Brunei (ringgit).
"Modal Rp 14 juta yang saya serahkan kepada agen pengerah tenaga
kerja, saya hitung-hitung akan kembali hanya dalam waktu sekitar
empat bulan. Makanya saya nekad menjual beberapa barang di rumah,"
kata Ujang, yang terpaksa meninggalkan istri dan empat anaknya.
Kini Ujang, Candra, dan ratusan hingga ribuan TKI lain di Brunei
yang senasib dengan mereka, akhirnya hanya bisa kerja serabutan
dengan bantuan teman TKI yang mempunyai pekerjaan. Apa pun
pekerjaannya asal menghasilkan uang (halal), akan mereka
lakukan.
"Sejak kecil di Bekasi saya tidak pernah digigit lintah.
Eh, di Brunei saya digigit lintah, ketika bekerja membuka alang-alang
di rawa yang akan dijadikan lahan percontohan pertanian. Gara-gara
digigit lintah, saya sakit tiga hari," kata Candra.
Gaji di proyek pembukaan lahan pertanian itu hanya sebesar 13 ringgit per hari.
Kardi (25) asal Ponorogo, Jawa Timur, pada 22 September akhirnya
merasa lega, karena bisa kembali pulang ke Tanah Air. "Tetapi, saya
tidak membawa uang," katanya.
Bagi Kardi dan ratusan hingga ribuan TKI lainnya, pulang dengan
tangan hampa berarti malapetaka. Bencana lain akan menghadang mereka
di kampung halaman, yakni melunasi utang yang dijadikan mereka
sebagai modal untuk pergi ke Brunei. Tanpa membawa uang saat pulang
untuk membayar utang, bencana akan menghadang.
"Bagaimana kami bisa
pulang dengan tenang, kalau masih banyak utang," ujar Ari (23),
perempuan TKI asal Malang ketika ditemui di tempat penampungan TKI
yang mendapat masalah. Mereka berkumpul di Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam.
Bersama dengan puluhan perempuan TKI lainnya, Ari terpaksa lari
ke KBRI untuk meminta bantuan. Upahnya selama tiga bulan tidak
dibayar majikan. Padahal dia telah bekerja tidak ubahnya seorang
budak dari pagi hingga dini hari. Selain TKI yang gajinya tidak
dibayar, di penampunagn KBRI mirip gudang, juga datang berlindung
perempuan TKI yang telah disiksa majikannya.
***
GAJI TKI yang tidak dibayar majikannya di Brunei Darussalam,
merupakan persoalan lain yang termasuk paling menonjol yang dialami
ratusan hingga ribuan TKI. Jerih payah, keringat, dan pengorbanan
mereka, sama sekali tidak dihargai oleh majikan warga Brunei. "Saya
heran kok orang Brunei tega melakukan itu. Tega-teganya mereka menipu
kami yang jauh-jauh datang dari Indonesia, dan telah mengeluarkan
modal cukup banyak agar dapat bekerja di sini (Brunei)," kata seorang
TKI di penampungan KBRI.
Kasus gaji tidak dibayar, selalu saja terdengar dari sebagian
besar TKI yang ditemui Kompas di Brunei Darussalam. Bagi perempuan,
TKI jalan yang ditempuh hanyalah dengan meminta bantuan kepada
petugas konsuler di KBRI. Sedangkan laki-laki TKI umumnya berusaha
sendiri, dengan terus memaksa majikannya agar membayar gaji mereka.
Lebih dari 40 orang setiap hari berjejalan di dalam dua ruangan
di gedung belakang KBRI yang lebih tepat disebut gudang. "Setiap hari
pasti ada TKI yang mendapat masalah dengan majikannya yang masuk
KBRI. Setiap hari pula ada TKI yang keluar karena persoalannya
selesai, seperti bekerja di majikan lain atau pulang ke Indonesia,"
kata Achmad DH Irfan, Sekretaris Dua KBRI.
Kasus-kasus yang menyebabkan TKI (terutama perempuan) menderita
gara-gara bekerja di Brunei, terbanyak memang kasus penipuan baik
tentang tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tempat kerja tidak
sesuai yang telah dijanjikan agen, maupun tidak dibayarnya gaji.
Kasus yang ditangani KBRI selama 2000 ini tercatat sebanyak 649
kasus. Sebagian dari kasus itu adalah penganiayaan oleh majikan.
Salah seorang TKI perempuan juga ada yang menjadi korban pemerkosaan
majikan laki-lakinya.
Seperti yang dialami Meri (27) TKI asal Depok yang fasih
berbahasa Inggris. Dia dijanjikan bekerja di hotel sebelum berangkat
ke Brunei tiga bulan lalu. Kenyataannya, wanita lajang yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempatnya bekerja di Jakarta, hanya
diberi pekerjaan sebagai pelayan kafe.
***
SEJUMLAH perlakuan tidak manusiawi yang dialami TKI dan sudah
pasti tidak seperti janji-janji yang sebelumnya mereka terima, lebih
disebabkan ulah sejumlah agen pengirim TKI baik liar (tidak resmi)
maupun yang tidak liar yang mengirim mereka. Agen-agen pengirim
berani mencari mangsa karena ada permintaan dari rekanan mereka di
Brunei, yang meminta untuk didatangkan sejumlah TKI.
Padahal seperti yang dikemukakan TKI yang terbilang cukup sukses
di Brunei, Mahmud Sailan (37), tidak semua agen penerima TKI di
Brunei (majikan) mempunyai lapangan pekerjaan. Menurut manajer salah
satu hotel dan kompleks pertokoan di Jalan Tutong ini, agen-agen di
Brunei yang meminta TKI hanya sekadar mencari keuntungan. "Dengan
mendapat kirimna TKI, majikan tersebut mendapatkan fee (bagian
keuntungan) berupa uang jaminan 600 ringgit (sekitar Rp 3 juta) per
orang," kata Mahmud yang juga Ketua Paguyuban TKI (Patki) perwakilan
Brunei Darussalam itu.
Sekretaris Patki pusat, Ali Ramadhan, juga menyatakan
kemasygulannya dengan ulah sebagian agen penerima TKI di Brunei
tersebut. Ade malah mensinyalir, sebagian TKI sengaja diperlakukan
tidak semestinya agar tidak betas hingga dia kabur dari majikan.
Kalau TKI tersebut berhenti sebelum waktunya, si agen akan
mendapatkan keuntungan, dapat memasukkan TKI lain yang menyebabkan
dia kembali mendapatkan keuntungan uang jaminan 600 ringgit.
Sebaliknya bagi TKI yang bersangkutan, kerugian yang diterima aan
berlipat-lipat. Seandainya mereka mendapat pekerjaan di tempat lain,
TKI tersebut harus membayar uang jaminan rutin setiap bulan sebesar
50 ringgit. "Padahal upah TKI yang bekerja sebagai amah (pembantu
rumah tangga) atau pekerja di kebun, hanya sekitar 200 ringgit," kata
Ali.
Adanya dugaan kesengajaan TKI diperlakukan semena-mena di Brunei
Darussalam, juga dikemukakan Ujang (37), warga Pebayuran, Kabupaten
Bekasi. Sesuai kontrak yang dijanjikan agen pengirimnya di Jakarta,
Ujang akan bekerja selama dua tahun. Namun, setelah sampai di Brunei,
ternyata dia hanya mendapat visa bekerja selama enam bulan. "Rupanya
saya hanya menjadi pengisi sisa waktu dari TKI lain yang pulang
karena sengaja diperlakukan tidak manusiawi. Ini semua ulah dari agen
di Brunei yang bekerja sama dengan agen di Indonesia. Sekarang saya
harus memperpanjang visa bekerja saya yang telah habis," katanya.
Semakin sulitnya TKI yang jauh-jauh datang ke Brunei untuk
mendapatkan pekerjaaan, selain akibat kenakalan agen di dua negara,
disebabkan pula oleh masih terpuruknya perekonomian negara kerajaan
itu. Seperti negara lain di Asia Tenggara, Brunei pun terimbas
"penyakit" sejumlah negara di dunia itu. Keterpurukan ekonomi itu,
telah menyebabkan warganya turut merasakannya pula.
Apalagi pemerintah setempat pun mulai memotong dan mengurangi
berbagai macam subsidi kepada warga negaranya. Salah satu
indikatornya, warga Brunei tidak lagi menikmati fasilitas gratis
untuk menikmati tempat rekreasi Jerudong Park, tempat wisata yang
mirip dengan Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta.
Data menyebutkan, angka pengangguran di Brunei sekitar 5,1
persen. Menurut Dewan Ekonomi Brunei (DEB), sekitar seperempat dari
tamatan sekolah antara tahun 1992-2001 akan sulit mendapatkan
pekerjaan. Selama ini, 75 persen angkatan kerja di Brunei bekerja di
pemerintahan. Belum diketahui data akhir tentang produk domestik
bruto Brunei. Pada tahun 1997 tercatat PDB Brunei sebesar 14.800
dollar AS, terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura.
Segala macam latar belakang masalah yang tengah melanda Brunei
ternyata kurang mendapat tanggapan calon TKI. Mereka terus
berdatangan dan ingin ikut bertarung di negara kaya tersebut.
Warga negara Brunei sendiri, juga belum berubah sikap dalam
menghadapi masalah perekonomian negaranya. Mereka masih juga mau
mempekerjakan TKI, bahkan sebagai amah sekalipun. Kadang mereka
mendatangkan tenaga kerja asing termasuk TKI, hanya demi gengsi
dengan lingkungan sekitarnya.
***
GARA-gara gengsi sebagian warga Brunei itu pula lah, yang pada
akhirnya menyebabkan munculnya penderitaan pada kalangan TKI. Dalam
daftar yang tercatat di KBRI saja, jumlah TKI yang tidak dibayar
majikannya itu selama Januari-Agustus 2000 lebih dari 600 orang.
"Tetapi yang tidak melapor ke KBRI lebih banyak lagi Mas. Laki-laki
TKI kebanyakan berusaha sendiri meminta gajinya yang ditahan
majikan," ujar Kadir (23), TKI asal Kediri, Jawa Timur.
Berbagai persoalan yang dihadapi ratusan hingga ribuan TKI,
sebenarnya telah mendorong pihak KBRI di Brunei Darussalam untuk
berusaha sebisa mungkin mencegahnya. Atase Pertahanan KBRI, Slamet
Hariyanto, dalam pertemuannya dengan sejumlah TKI yang tergabung
dalam Patki di Brunei Darussalam mengingatkan, perlunya tindakan dari
aparat terkait untuk mengambil tindakan terhadap agen-agen liar
pengirim TKI di Tanah Air. Agen liar merupakan salah satu penyebab
utama persoalan yang dialami TKI.
Kasus tidak dibayarnya gaji TKI memang yang paling menonjol
terjadi di Brunei Darussalam. Dalam catatan KBRI disebutkan, selama
periode 1 April 1998-31 Maret 1999, sebanyak 268 TKI yang gajinya
tidak dibayar majikan. Urutan kedua sebanyak 246 kasus TKI
diperlakukan kasar oleh majikan. Selanjutnya, kerja tidak sesuai
kontrak 79 kasus, dan telantar/tertipu agensi/tidak ada kerja 59
kasus.
Cukup banyaknya perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI di Brunei
Darussalam, sebagian dari mereka berharap agar pemerintah
menghentikan pengiriman TKI baru ke Brunei.
(Agus Mulyadi, dari Brunei Darussalam)
Foto:
Kompas/agus mulyadi
TEMPAT KUMPUL -- Food court di lantai tujuh Gedung Bumi Putera di
Bandar Seri Begawan, merupakan tempat berkumpul para TKI terutama
pada hari libur Jumat dan Minggu. Di tempat inilah TKI yang masih
menganggur mencari informasi dari sesama TKI untuk mendapatkan
informasi lowongan pekerjaan.
Ke Brunei Hanya Jadi Kuli Kebun
KOMPAS - Kamis, 12 Oct 2000 Halaman: 30 Penulis: mul Ukuran: 11420 Foto: 1
KE BRUNEI HANYA JADI KULI KEBUN
KULIT wajah dan kedua tangan Muhari (24) terlihat hitam legam.
Warna gelap di kulitnya itu tampak jelas disebabkan sengatan sinar
matahari. Begitu pula rambut kepalanya yang berwarna sedikit
kemerahan. Beban berat pekerjaan yang dilakoninya, tergambar jelas
dari penampilan dan wajah bujangan asal Blitar, Jawa Timur itu.Saya
dan beberapa teman dari Indonesia bekerja di perkebunan
sayur-sayuran," kata Muhari.
Ketika berbincang dengan Kompas di
sebuah warung makan di Bandar Seri Begawan, dari mulut pemuda itu
lebih banyak terlontar cerita-cerita duka. Mereka pun mengaku, bisa
datang ke warung di ibu kota Brunei Darussalam di kawasan terminal
bus karena majikannya hari itu tidak datang ke kebun.
Sepanjang bekerja di kebun milik majikannya di Kampung Kupang di
daerah Tutong di bagian selatan Brunei Darussalam, mereka mengaku
mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Salah satu perlakuan tidak
manusiawi adalah tidak diterimanya gaji tetap sepeser pun.
Padahal, dalam perjanjiannya dengan agen pengerah tenaga kerja di Blitar yang
mengirimnya, Muhari seharusnya mendapatkan gaji tetap sebesar 300
ringgit (sekitar Rp 1,5 juta) per bulan. Selain gaji, dia dijanjikan
mendapatkan bagi hasil dari produksi sayur di kebun seluas enam
hektar yang dikerjakan bersama sejumlah kuli lainnya.
Ternyata setibanya di sana, Muhari hanya mendapatkan upah dari
bagi hasil sayuran semata. Upah ratusan ringgit sebulan, sama sekali
tidak pernah diterimanya.
Bagi hasil yang diperolehnya pun, ditentukan sepihak oleh majikan
pemilik lahan yang warga asli Brunei. "Saya mendapatkan satu per tiga
bagian, dan majikan mendapatkan dua per tiga bagian. Begitu aturan
yang dibuat sepihak oleh majikan saya," kata Muhari.
Dengan pembagian seperti itu, penghasilan yang didapatkan Muhari
pun pas-pasan. Muhari menyebutkan, misalnya, dari tiga kilogram
kangkung yang dipanen, dia hanya mendapatkan setengah ringgit Brunei
(sekitar Rp 2.500). Hasil panenan kangkung di ladang yang digarapnya,
tiga kilogram kangkung dihargai 1,5 ringgit. Bagian yang satu ringgit
adalah jatah majikannya, yang hanya ongkang-ongkang kaki di rumah.
Dengan pembagian hasil keringatnya seperti itu, tidak heran jika
Muhari mendapatkan upah yang pas-pasan. Dalam satu hari, umumnya
paling tinggi dia mendapatkan bagi hasil antara paling rendah dua
ringgit hingga paling tinggi 10 ringgit. Itu pun bisa terwujud jika
tanaman sayur-mayur sedang tumbuh subur. Di lahan yang digarap
bersama empat pekerja lain, Muhari menanam sayuran seperti kangkung,
bayam, cabai, sawi, dan pare.
"Hanya sekali saja dalam satu hari saya mendapatkan bagi hasil
panenan sayur sampai sebesar 22,5 ringgit. Itu terjadi ketika panenan
sedang melimpah. Teman lain pun mendapatkan bagi hasil sekitar itu
pada hari yang sama," kata Muhari.
***
MASA panen sayur bagi pekerja-pekerja kebun yang tidak diberi
gaji tetap itu, merupakan saat-saat "manis" mereka hingga masa
panenan berakhir kelak. Namun, sebelum masa panen mulai tiba, selama
dua hingga tiga bulan pertama sejak baru datang, mereka tidak ubahnya
budak. Hidup penuh penderitaan dan perjuangan yang benar-benar harus
dijalani setiap hari.
Ketika baru datang ke Brunei, oleh majikan yang menerima mereka
bekerja TKI dan pekerja asing dari negara lain seperti dari Thailand,
biasanya langsung dibawa ke semak belukar telantar. Mereka hanya
diberi cangkul dan alat pertanian lain, untuk mengubah semak belukar
itu menjadi ladang sayur. Untuk bertahan hidup, pemilik tanah hanya
membekali mereka dengan peralatan dapur sederhana dan beras, tetapi
tanpa lauk-pauk.
Muhdoir (25), teman sekampung Muhari yang datang lebih dahulu dua
bulan sebelumnya, merasakan bagaimana beratnya bertahan hidup seperti
itu. Sepanjang hari dia bersama pekerja lain membuka belukar agar
bisa berladang sayur. Makan dia tanak sendiri, di sela-sela
kerja "rodi" yang dilakukannya.
Pada malam hari dia pun hanya bisa merebahkan tubuhnya di atas
tikar, di dalam gubuk yang dibangun di tengah ladang. "Mau bagaimana
lagi. Saya sudah berada jauh dari kampung, mau meminta tolong kepada
siapa. Saya kerjakan saja terus ladang itu," kata Muhdoir.
Kerja keras serupa-membuka ladang sebelum berladang sayur-juga
dilakukan Muhari di belukar di sekitarnya, ketika dia tiba menyusul
Muhdair dua bulan berikutnya. Setelah bekerja keras sekitar dua
hingga tiga bulan, usaha mereka mulai membuahkan hasil. Sayuran mulai
bisa dipanen dan menghasilkan uang. Namun, mereka hanya mendapat
bagian satu per tiga dari hasil panen. Bagian terbesar, dua per tiga
dimakan habis oleh majikan pemilik tanah.
Oleh karena, setiap hari dapat memanen berbagai jenis sayur yang
ditanam, kedua bujangan yang kini berkulit hitam legam itu seperti
melupakan penderitaan mereka sebelumnya. Sedikit demi sedikit, mereka
menyisakan uang pas-pasan yang didapat.
Terhadap perlakuan kejam majikan dan agen pengirim mereka yang
telah mengibuli, keduanya hanya bisa pasrah. Namun, sampai kini
mereka masih bingung, bagaimana membayar utang masing-masing Rp 7,5
juta di kampung asal yang dipakai untuk membayar agen agar bisa pergi
ke Brunei.
Dua bujangan asal Blitar yang sebenarnya telah menjadi korban
penipuan itu, termasuk TKI di perkebunan yang bisa bertahan di tengah
penderitaannya di negara orang. Sejumlah TKI lain yang datang ke
Brunei untuk bekerja di perkebunan, memilih kabur dari pada terus
menerus disiksa oleh keadaan.
Pada 23 September pagi, misalnya, dua orang laki-laki TKI mengadu
ke KBRI Brunei Darussalam. Mereka mengaku sudah tidak tahan lagi
dengan penderitaan yang dialami. Sejak datang sekitar dua bulan lalu,
mereka tidak diberi gaji dan disuruh bekerja keras membuka ladang
sayur.
Seorang petugas KBRI menyebutkan, dua TKI itu telah beberapa kali
menuntut upah kepada majikannya yang orang pribumi Brunei. Namun,
jawaban yang diberikan malah berupa ancaman, keduanya akan digantung
di atas pohon jika terus menerus menuntut gaji.
"Keduanya saat ini tengah kembali ke ladang untuk mengambil
pakaian mereka," kata petugas KBRI, ketika Kompas datang ke tempat
itu.
***
KABURNYA laki-laki TKI khusus untuk perkebunan, yang tidak tahan
karena diperlakukan tidak manusiawi, juga pernah terjadi beberapa
bulan lalu. Menurut Ketua Paguyuban TKI (Patki) Perwakilan Brunei
Darussalam, Mahmud Sailan, sebanyak 42 laki-laki TKI mengadu ke KBRI.
Penyebabnya, mereka ditaruh begitu saja di dalam hutan oleh agen dan
majikan yang mendatangkan mereka dari Indonesia.
"Tengah malam mereka ditinggal di tengah hutan. Agen pengirimnya
menyatakan akan datang lagi, untuk memberi mereka berbagai
perlengkapan dan perbekalan untuk membuka kebun sayur. Namun, sesudah
dua hari dua malam ditunggu, agen dan majikan ternyata tidak datang
lagi. Mereka akhirnya keluar hutan, dan datang mengadu ke KBRI," ujar
Mahmud Sailan.
Ke-42 TKI itu sebelumnya datang dengan membayar uang berjuta-juta
rupiah. Janji yang diterimanya dari agen pengirimnya pun indah-indah,
karena mereka akan mendapatkan gaji tetap dan bagi hasil panen.
Namun, semua itu janji belaka. Ketika tiba di Brunei, mereka baru
sadar telah menjadi korban penipuan agen pengirim mereka di
Indonesia, yang bekerja sama dengan agen di Brunei yang meminta
mereka didatangkan.
Pengalaman pahit bekerja di kebun juga dialami Ibnu Santoso (28),
TKI asal Banyuwangi, Jawa Timur. Ayah satu anak itu datang ke Brunei
pada Maret 2000. Dia bisa datang ke Brunei melalui agen pengerah
tenaga kerja di daerahnya, dengan membayar sekitar Rp 10 juta. Sama
seperti TKI lain yang akan dipekerjakan di perkebunan, Ibnu pun
dijanjikan mendapat gaji tetap setiap bulan, dan bagi hasil panenan
sayuran yang bakal ditanam.
Ketika tiba di Brunei, pengalaman serupa pun dia rasakan seperti
TKI pekerja perkebunan lainnya. Akhirnya Ibnu tidak tahan lagi dan
kabur. Beruntung bagi dia bisa bertemu dengan TKI lain, sehingga
tidak kelaparan di negara orang. Sejak kabur dari perkebunan, Ibnu
pun bekerja serabutan. "Bagaimana saya bisa pulang untuk bertemu anak
dan istri, kalau untuk ongkos saja tidak punya. Belum lagi utang yang
sampai saat ini belum dapat saya bayar di kampung sana," kata Ibnu.
Seorang TKI perkebunan lain yang identitasnya tidak mau disebut
menyatakan, pengolahan lahan semak belukar untuk dijadikan kebun
sayur, diduga hanya merupakan akal-akalan si majikan. Tanah itu
sebenarnya milik kerajaan. Namun, seandainya tanah itu terus
dibiarkan telantar, pihak kerajaan akan mengambil alih.
"Agar tanahnya tidak diambil alih kembali oleh kerajaan, dia lalu
mendatangkan pekerja dari Indonesia atau Thailand. Tetapi si majikan
TKI ini tidak mempedulikan nasib pekerja asing yang didatangkannya,
asalkan dia tetap diberi hak menggarap tanah kerajaan tersebut,"
katanya.
TKI-TKI yang bekerja di perkebunan melalui Kompas menyatakan
harapannya, agar pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman TKI,
khususnya yang dijanjikan oleh agennya bekerja di perkebunan. Mereka
berharap, jangan sampai derita mereka dialami pula oleh TKI-TKI baru
yang datang ke negara yang bagi mereka hanya indah dalam mimpi,
Brunei Darussalam.
***
KASUS penipuan terhadap TKI di Brunei, seperti tidak digaji,
tidak mendapatkan pekerjaan, tidak memperoleh pekerjaan sesuai
kontrak, sekarang masih terus bermunculan. Berbagai persoalan yang
menimpa TKI itu, telah mendorong Patki untuk mengatasi atau
menguranginya.
Dalam kasus tidak dibayarnya gaji, baik oleh TKI di perkebunan,
TKI yang menjadi amah (pembantu rumah tangga), dan TKI yang bekerja
di tempat lainnya, Patki akan bekerja sama dengan Kepala Kampung di
mana si majikan tinggal. "Orang Brunei sebenarnya akan merasa malu
jika dia diketahui lingkungannya tidak mampu. Upaya penagihan
pembayaran gaji TKI yang bekerja pada majikan itu melalui Kepala
Kampung, diharapkan akan lebih mempermudah pembayaran," ujar
Hadianto, Ketua Umum Patki.
Tentang karakter orang Brunei yang takut ketahuan "borok"-nya,
misalnya, karena tidak mau membayar gaji TKI, juga diungkapkan Atase
Pertahanan RI di Brunei, Slamet Hariyanto. "Orang Brunei sebenarnya
takut dicap jelek. Kalau sudah begitu, konsekuensinya bisa saja
sejumlah bantuan dari pihak kerajaan akan dihentikan. Orang Brunei
takut itu," katanya kepada Kompas di rumah dinasnya.
Dengan cara-cara seperti yang akan ditempuh Patki, diharapkan
berbagai persoalan menyangkut tidak dibayarnya gaji TKI, akan lebih
mudah ditangani. TKI-TKI yang telah banyak berkorban pun, hak-haknya
akan lebih mudah diambil. Dengan membuka "borok" sebagian warga
Brunei itu, gaji TKI mudah-mudahan tidak lagi ditahan-tahan dan malah
tidak dibayarkan. (mul)
Foto:
Kompas/agus mulyadi
SEPERTI DI INDONESIA -- Terminal bus Bandar Seri Begawan, setiap
hari selalu didatangi TKI, terutama mereka yang sedang menganggur.
Karena selalu didatangi TKI sepanjang hari, saat berada di terminal
serasa seperti sedang berada di salah satu terminal di Tanah Air.
KE BRUNEI HANYA JADI KULI KEBUN
KULIT wajah dan kedua tangan Muhari (24) terlihat hitam legam.
Warna gelap di kulitnya itu tampak jelas disebabkan sengatan sinar
matahari. Begitu pula rambut kepalanya yang berwarna sedikit
kemerahan. Beban berat pekerjaan yang dilakoninya, tergambar jelas
dari penampilan dan wajah bujangan asal Blitar, Jawa Timur itu.Saya
dan beberapa teman dari Indonesia bekerja di perkebunan
sayur-sayuran," kata Muhari.
Ketika berbincang dengan Kompas di
sebuah warung makan di Bandar Seri Begawan, dari mulut pemuda itu
lebih banyak terlontar cerita-cerita duka. Mereka pun mengaku, bisa
datang ke warung di ibu kota Brunei Darussalam di kawasan terminal
bus karena majikannya hari itu tidak datang ke kebun.
Sepanjang bekerja di kebun milik majikannya di Kampung Kupang di
daerah Tutong di bagian selatan Brunei Darussalam, mereka mengaku
mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Salah satu perlakuan tidak
manusiawi adalah tidak diterimanya gaji tetap sepeser pun.
Padahal, dalam perjanjiannya dengan agen pengerah tenaga kerja di Blitar yang
mengirimnya, Muhari seharusnya mendapatkan gaji tetap sebesar 300
ringgit (sekitar Rp 1,5 juta) per bulan. Selain gaji, dia dijanjikan
mendapatkan bagi hasil dari produksi sayur di kebun seluas enam
hektar yang dikerjakan bersama sejumlah kuli lainnya.
Ternyata setibanya di sana, Muhari hanya mendapatkan upah dari
bagi hasil sayuran semata. Upah ratusan ringgit sebulan, sama sekali
tidak pernah diterimanya.
Bagi hasil yang diperolehnya pun, ditentukan sepihak oleh majikan
pemilik lahan yang warga asli Brunei. "Saya mendapatkan satu per tiga
bagian, dan majikan mendapatkan dua per tiga bagian. Begitu aturan
yang dibuat sepihak oleh majikan saya," kata Muhari.
Dengan pembagian seperti itu, penghasilan yang didapatkan Muhari
pun pas-pasan. Muhari menyebutkan, misalnya, dari tiga kilogram
kangkung yang dipanen, dia hanya mendapatkan setengah ringgit Brunei
(sekitar Rp 2.500). Hasil panenan kangkung di ladang yang digarapnya,
tiga kilogram kangkung dihargai 1,5 ringgit. Bagian yang satu ringgit
adalah jatah majikannya, yang hanya ongkang-ongkang kaki di rumah.
Dengan pembagian hasil keringatnya seperti itu, tidak heran jika
Muhari mendapatkan upah yang pas-pasan. Dalam satu hari, umumnya
paling tinggi dia mendapatkan bagi hasil antara paling rendah dua
ringgit hingga paling tinggi 10 ringgit. Itu pun bisa terwujud jika
tanaman sayur-mayur sedang tumbuh subur. Di lahan yang digarap
bersama empat pekerja lain, Muhari menanam sayuran seperti kangkung,
bayam, cabai, sawi, dan pare.
"Hanya sekali saja dalam satu hari saya mendapatkan bagi hasil
panenan sayur sampai sebesar 22,5 ringgit. Itu terjadi ketika panenan
sedang melimpah. Teman lain pun mendapatkan bagi hasil sekitar itu
pada hari yang sama," kata Muhari.
***
MASA panen sayur bagi pekerja-pekerja kebun yang tidak diberi
gaji tetap itu, merupakan saat-saat "manis" mereka hingga masa
panenan berakhir kelak. Namun, sebelum masa panen mulai tiba, selama
dua hingga tiga bulan pertama sejak baru datang, mereka tidak ubahnya
budak. Hidup penuh penderitaan dan perjuangan yang benar-benar harus
dijalani setiap hari.
Ketika baru datang ke Brunei, oleh majikan yang menerima mereka
bekerja TKI dan pekerja asing dari negara lain seperti dari Thailand,
biasanya langsung dibawa ke semak belukar telantar. Mereka hanya
diberi cangkul dan alat pertanian lain, untuk mengubah semak belukar
itu menjadi ladang sayur. Untuk bertahan hidup, pemilik tanah hanya
membekali mereka dengan peralatan dapur sederhana dan beras, tetapi
tanpa lauk-pauk.
Muhdoir (25), teman sekampung Muhari yang datang lebih dahulu dua
bulan sebelumnya, merasakan bagaimana beratnya bertahan hidup seperti
itu. Sepanjang hari dia bersama pekerja lain membuka belukar agar
bisa berladang sayur. Makan dia tanak sendiri, di sela-sela
kerja "rodi" yang dilakukannya.
Pada malam hari dia pun hanya bisa merebahkan tubuhnya di atas
tikar, di dalam gubuk yang dibangun di tengah ladang. "Mau bagaimana
lagi. Saya sudah berada jauh dari kampung, mau meminta tolong kepada
siapa. Saya kerjakan saja terus ladang itu," kata Muhdoir.
Kerja keras serupa-membuka ladang sebelum berladang sayur-juga
dilakukan Muhari di belukar di sekitarnya, ketika dia tiba menyusul
Muhdair dua bulan berikutnya. Setelah bekerja keras sekitar dua
hingga tiga bulan, usaha mereka mulai membuahkan hasil. Sayuran mulai
bisa dipanen dan menghasilkan uang. Namun, mereka hanya mendapat
bagian satu per tiga dari hasil panen. Bagian terbesar, dua per tiga
dimakan habis oleh majikan pemilik tanah.
Oleh karena, setiap hari dapat memanen berbagai jenis sayur yang
ditanam, kedua bujangan yang kini berkulit hitam legam itu seperti
melupakan penderitaan mereka sebelumnya. Sedikit demi sedikit, mereka
menyisakan uang pas-pasan yang didapat.
Terhadap perlakuan kejam majikan dan agen pengirim mereka yang
telah mengibuli, keduanya hanya bisa pasrah. Namun, sampai kini
mereka masih bingung, bagaimana membayar utang masing-masing Rp 7,5
juta di kampung asal yang dipakai untuk membayar agen agar bisa pergi
ke Brunei.
Dua bujangan asal Blitar yang sebenarnya telah menjadi korban
penipuan itu, termasuk TKI di perkebunan yang bisa bertahan di tengah
penderitaannya di negara orang. Sejumlah TKI lain yang datang ke
Brunei untuk bekerja di perkebunan, memilih kabur dari pada terus
menerus disiksa oleh keadaan.
Pada 23 September pagi, misalnya, dua orang laki-laki TKI mengadu
ke KBRI Brunei Darussalam. Mereka mengaku sudah tidak tahan lagi
dengan penderitaan yang dialami. Sejak datang sekitar dua bulan lalu,
mereka tidak diberi gaji dan disuruh bekerja keras membuka ladang
sayur.
Seorang petugas KBRI menyebutkan, dua TKI itu telah beberapa kali
menuntut upah kepada majikannya yang orang pribumi Brunei. Namun,
jawaban yang diberikan malah berupa ancaman, keduanya akan digantung
di atas pohon jika terus menerus menuntut gaji.
"Keduanya saat ini tengah kembali ke ladang untuk mengambil
pakaian mereka," kata petugas KBRI, ketika Kompas datang ke tempat
itu.
***
KABURNYA laki-laki TKI khusus untuk perkebunan, yang tidak tahan
karena diperlakukan tidak manusiawi, juga pernah terjadi beberapa
bulan lalu. Menurut Ketua Paguyuban TKI (Patki) Perwakilan Brunei
Darussalam, Mahmud Sailan, sebanyak 42 laki-laki TKI mengadu ke KBRI.
Penyebabnya, mereka ditaruh begitu saja di dalam hutan oleh agen dan
majikan yang mendatangkan mereka dari Indonesia.
"Tengah malam mereka ditinggal di tengah hutan. Agen pengirimnya
menyatakan akan datang lagi, untuk memberi mereka berbagai
perlengkapan dan perbekalan untuk membuka kebun sayur. Namun, sesudah
dua hari dua malam ditunggu, agen dan majikan ternyata tidak datang
lagi. Mereka akhirnya keluar hutan, dan datang mengadu ke KBRI," ujar
Mahmud Sailan.
Ke-42 TKI itu sebelumnya datang dengan membayar uang berjuta-juta
rupiah. Janji yang diterimanya dari agen pengirimnya pun indah-indah,
karena mereka akan mendapatkan gaji tetap dan bagi hasil panen.
Namun, semua itu janji belaka. Ketika tiba di Brunei, mereka baru
sadar telah menjadi korban penipuan agen pengirim mereka di
Indonesia, yang bekerja sama dengan agen di Brunei yang meminta
mereka didatangkan.
Pengalaman pahit bekerja di kebun juga dialami Ibnu Santoso (28),
TKI asal Banyuwangi, Jawa Timur. Ayah satu anak itu datang ke Brunei
pada Maret 2000. Dia bisa datang ke Brunei melalui agen pengerah
tenaga kerja di daerahnya, dengan membayar sekitar Rp 10 juta. Sama
seperti TKI lain yang akan dipekerjakan di perkebunan, Ibnu pun
dijanjikan mendapat gaji tetap setiap bulan, dan bagi hasil panenan
sayuran yang bakal ditanam.
Ketika tiba di Brunei, pengalaman serupa pun dia rasakan seperti
TKI pekerja perkebunan lainnya. Akhirnya Ibnu tidak tahan lagi dan
kabur. Beruntung bagi dia bisa bertemu dengan TKI lain, sehingga
tidak kelaparan di negara orang. Sejak kabur dari perkebunan, Ibnu
pun bekerja serabutan. "Bagaimana saya bisa pulang untuk bertemu anak
dan istri, kalau untuk ongkos saja tidak punya. Belum lagi utang yang
sampai saat ini belum dapat saya bayar di kampung sana," kata Ibnu.
Seorang TKI perkebunan lain yang identitasnya tidak mau disebut
menyatakan, pengolahan lahan semak belukar untuk dijadikan kebun
sayur, diduga hanya merupakan akal-akalan si majikan. Tanah itu
sebenarnya milik kerajaan. Namun, seandainya tanah itu terus
dibiarkan telantar, pihak kerajaan akan mengambil alih.
"Agar tanahnya tidak diambil alih kembali oleh kerajaan, dia lalu
mendatangkan pekerja dari Indonesia atau Thailand. Tetapi si majikan
TKI ini tidak mempedulikan nasib pekerja asing yang didatangkannya,
asalkan dia tetap diberi hak menggarap tanah kerajaan tersebut,"
katanya.
TKI-TKI yang bekerja di perkebunan melalui Kompas menyatakan
harapannya, agar pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman TKI,
khususnya yang dijanjikan oleh agennya bekerja di perkebunan. Mereka
berharap, jangan sampai derita mereka dialami pula oleh TKI-TKI baru
yang datang ke negara yang bagi mereka hanya indah dalam mimpi,
Brunei Darussalam.
***
KASUS penipuan terhadap TKI di Brunei, seperti tidak digaji,
tidak mendapatkan pekerjaan, tidak memperoleh pekerjaan sesuai
kontrak, sekarang masih terus bermunculan. Berbagai persoalan yang
menimpa TKI itu, telah mendorong Patki untuk mengatasi atau
menguranginya.
Dalam kasus tidak dibayarnya gaji, baik oleh TKI di perkebunan,
TKI yang menjadi amah (pembantu rumah tangga), dan TKI yang bekerja
di tempat lainnya, Patki akan bekerja sama dengan Kepala Kampung di
mana si majikan tinggal. "Orang Brunei sebenarnya akan merasa malu
jika dia diketahui lingkungannya tidak mampu. Upaya penagihan
pembayaran gaji TKI yang bekerja pada majikan itu melalui Kepala
Kampung, diharapkan akan lebih mempermudah pembayaran," ujar
Hadianto, Ketua Umum Patki.
Tentang karakter orang Brunei yang takut ketahuan "borok"-nya,
misalnya, karena tidak mau membayar gaji TKI, juga diungkapkan Atase
Pertahanan RI di Brunei, Slamet Hariyanto. "Orang Brunei sebenarnya
takut dicap jelek. Kalau sudah begitu, konsekuensinya bisa saja
sejumlah bantuan dari pihak kerajaan akan dihentikan. Orang Brunei
takut itu," katanya kepada Kompas di rumah dinasnya.
Dengan cara-cara seperti yang akan ditempuh Patki, diharapkan
berbagai persoalan menyangkut tidak dibayarnya gaji TKI, akan lebih
mudah ditangani. TKI-TKI yang telah banyak berkorban pun, hak-haknya
akan lebih mudah diambil. Dengan membuka "borok" sebagian warga
Brunei itu, gaji TKI mudah-mudahan tidak lagi ditahan-tahan dan malah
tidak dibayarkan. (mul)
Foto:
Kompas/agus mulyadi
SEPERTI DI INDONESIA -- Terminal bus Bandar Seri Begawan, setiap
hari selalu didatangi TKI, terutama mereka yang sedang menganggur.
Karena selalu didatangi TKI sepanjang hari, saat berada di terminal
serasa seperti sedang berada di salah satu terminal di Tanah Air.
Datang Naik Pesawat, Pulang Jalan Darat
KOMPAS - Kamis, 12 Oct 2000 Halaman: 32 Penulis: mul Ukuran: 6561 Foto: 1
DATANG NAIK PESAWAT, PULANG JALAN DARAT
INI salah satu pengalaman pahit yang dialami tenaga kerja
Indonesia (TKI) yang bekerja di Brunei Darussalam. Mereka umumnya
tiba di negara kaya minyak itu dengan gagah dan penuh harapan. Impian
bisa mengubah hidup menjadi lebih baik, terus menyelimuti benak
mereka. Apalagi mereka ke negara tetangga itu datang dengan pesawat
terbang yang menelan biaya tidak sedikit.
SEJUMLAH uang berjuta-juta rupiah, juga telah mereka serahkan
kepada agen pengerah tenaga kerja yang mampu mengirimkan TKI-TKI itu
ke Brunei. Dengan membayar uang antara Rp 7,5 juta-Rp 14 juta,
termasuk untuk ongkos pesawat, mereka meninggalkan kampung halaman
dengan sejuta harapan.
Dua tahun bekerja di Brunei, sesuai dengan kontrak kerja yang
ditandatanganinya di depan agen pengerah tenaga kerja, tentu akan
mendatangkan uang tidak sedikit. Semua TKI yang berangkat ke Brunei
mungkin juga yang mengadu nasib ke negala lainnya-bermimpi bisa
mengubah kehidupan keluarga dan dirinya menjadi lebih baik.
Sama seperti ketika berangkat, ketika pulang kembali ke Indonesia
mereka pun berpikir akan menggunakan pesawat. Dalam kontrak kerja
yang dijanjikan agen, biaya tiket pesawat saat pulang pun nantinya
akan ditanggung majikan di Brunei. Semuanya serba menyenangkan, dan
membuat TKI merasa gagah-gagah, termasuk TKI perempuannya.
"Tetapi beginilah kenyataannya. Pada saat datang ke Brunei kami
masih dibuai mimpi, naik pesawat terbang lagi. Setibanya di Brunei
ternyata semuanya omong kosong. Tidak ada pekerjaan sesuai janji yang
kami terima. Lihat sendiri untuk pulang kembali ke kampung halaman
pun, kami terpaksa menggunakan jalan darat," kata Darman (26), TKI
asal Ponorogo, Jawa Timur.
Pada 27 September, Darman bersama temannya satu desa di Ponorogo,
Budi (23), memulai perjalanan panjangnya menggunakan jalan darat dan
laut, agar bisa kembali ke kampung halaman. Mereka terpaksa
menggunakan uang hasil keringat sendiri, agar bisa sampai Ponorogo
dengan menggunakan bus dari Bandar Seri Begawan.
Rute yang dilalui menggunakan jalan darat, antara lain dari
Bandar Seri Begawan menggunakan bus dengan tujuan ke Seria,
dilanjutkan ke Kota Kuala Belait, keduanya masih di Brunei
Darussalam. Dari Kota Kuala Belait, perjalanan masih dilanjutkan
dengan tetap menggunakan bus, di antaranya harus melewati dua sungai
di wilayah Brunei yakni Kuala Belait dan Kuala Baram, yang dilalui
dengan menggunakan feri.
Sesudah melewati pemeriksaan petugas imigrasi di Sungai Tujuh di
perbatasan kedua negara, perjalanan bus dilanjutkan hingga ke Miri,
Sarawak, Malaysia. Dari Miri, kedua pemuda itu melanjutkan perjalanan
menaiki menggunakan bus, dengan tujuan Kuching, ibu kota Negara
Bagian Sarawak. Dari Kuching, mereka pun kembali menempuh jalan darat
hingga ke Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Pontianak mereka tinggal
memilih, menggunakan kapal laut dengan tujuan Jakarta atau Surabaya.
Dari kedua kota besar di Tanah Air itu, perjalanan pulang kembali
dilanjutkan dengan menggunakan bus.
"Kata teman yang pernah pulang menggunakan jalan darat,
perjalanan sampai ke Ponorogo memakan waktu sekitar tujuh hari. itu
pun kalau kapal laut dari Pontianak memang telah tersedia ketika kami
sampai di sana," ujar Darman, kepada Kompas, sebelum berpisah di
terminal bus Miri
***
MENGGUNAKAN jalan darat, dipastikan akan jauh lebih sedikit
memakan biaya, jika dibandingkan menggunakan pesawat terbang yang
mencapai sekitar Rp 1,5 juta. Tetapi, Darman dan Budi tidak bisa
memperkirakan, berapa besar ongkos yang dibutuhkan mereka hingga tiba
di kampung halaman. Mereka hanya baru mengetahui, perjalanan pertama
dari Bandar Seri Begawan-Miri, menghabiskan 17 ringgit Brunei atau
sekitar Rp 85.000.
Lantas kalau perjalanan pulang dari Brunei dipastikan akan
melelahkan-meskipun lebih murah-mengapa mereka memilihnya? Tiket
pulang naik pesawat tentu tinggal mereka minta kepada majikan di
Brunei.
"Mana ada majikan di Brunei yang mau membelikan tiket pesawat
pulang. Mereka yang pulang menggunakan pesawat, umumnya menggunakan
uang hasil keringat sendiri. Bohong itu perjanjian dengan agen, tiket
akan ditanggung majikan," kata Budi menimpali.
Pernyataan Budi mungkin ada benarnya, meskipun mungkin tidak
semua majikan berbuat tega dengan tidak memberi tiket pulang kepada
TKI yang hendak pulang ke Indonesia. Sejumlah TKI yang hendak pulang
menggunakan pesawat dengan tujuan Surabaya, mengaku pulang dengan
biaya sendiri. Majikan mereka di Brunei umumnya cuci tangan alias
tidak mau menanggung biaya mereka pulang menggunakan pesawat, sesuai
dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
"Jangan harap tiket pesawat untuk pulang dibayari majikan.
Kebanyakan TKI yang pulang ke Indonesia, memakai biaya sendiri," ujar
Samsul (28), salah seorang dari mereka.
Seorang perempuan TKI yang pernah bekerja di Brunei sebagai amah
(pembantu rumah tangga), Ulwiyah (26), asal Indramayu, Jawa Barat,
juga mengungkapkan pengalaman yang sama. Pada 1998 lalu dia pergi ke
negara itu, juga dengan kontrak kerja selama dua tahun.
Namun, baru satu tahun, majikannya menyatakan tidak sanggup lagi
melanjutkan kontrak. Majikannya tidak mampu lagi membayar Ulwiyah,
sehingga dia menghendaki amah itu pulang ke Indonesia.
"Karena dia yang ingin memutuskan kontrak, seharusnya majikan
saya itu yang membayari tiket pulang. Kenyataannya, dia tidak mau
membelikan tiket. Meskipun saya sempat perang mulut dengan dia, tetap
saja dia menyatakan tidak mampu membelikan tiket. Akhirnya saya
pulang dengan membeli tiket pesawat sendiri," tutur ibu satu anak
yang menyebutkan telah kapok untuk kembali bekerja di Brunei
Darussalam. (mul)
Foto: 1
Kompas/agus mulyadi
PELUANG - Kurang bagusnya perekonomian Brunei Darussalam, tidak
menghentikan laju pengiriman TKI ke negeri jiran itu. Sebaliknya
agen-agen pengiriman seperti mendapatkakn peluang mendapat uang lebih
terbuka, ketika kondisi perekonomian Indonesia pun tidak juga
bangkit. Sebuah pemandangan di salah satu pusat Kota Brunei
Darussalam.
DATANG NAIK PESAWAT, PULANG JALAN DARAT
INI salah satu pengalaman pahit yang dialami tenaga kerja
Indonesia (TKI) yang bekerja di Brunei Darussalam. Mereka umumnya
tiba di negara kaya minyak itu dengan gagah dan penuh harapan. Impian
bisa mengubah hidup menjadi lebih baik, terus menyelimuti benak
mereka. Apalagi mereka ke negara tetangga itu datang dengan pesawat
terbang yang menelan biaya tidak sedikit.
SEJUMLAH uang berjuta-juta rupiah, juga telah mereka serahkan
kepada agen pengerah tenaga kerja yang mampu mengirimkan TKI-TKI itu
ke Brunei. Dengan membayar uang antara Rp 7,5 juta-Rp 14 juta,
termasuk untuk ongkos pesawat, mereka meninggalkan kampung halaman
dengan sejuta harapan.
Dua tahun bekerja di Brunei, sesuai dengan kontrak kerja yang
ditandatanganinya di depan agen pengerah tenaga kerja, tentu akan
mendatangkan uang tidak sedikit. Semua TKI yang berangkat ke Brunei
mungkin juga yang mengadu nasib ke negala lainnya-bermimpi bisa
mengubah kehidupan keluarga dan dirinya menjadi lebih baik.
Sama seperti ketika berangkat, ketika pulang kembali ke Indonesia
mereka pun berpikir akan menggunakan pesawat. Dalam kontrak kerja
yang dijanjikan agen, biaya tiket pesawat saat pulang pun nantinya
akan ditanggung majikan di Brunei. Semuanya serba menyenangkan, dan
membuat TKI merasa gagah-gagah, termasuk TKI perempuannya.
"Tetapi beginilah kenyataannya. Pada saat datang ke Brunei kami
masih dibuai mimpi, naik pesawat terbang lagi. Setibanya di Brunei
ternyata semuanya omong kosong. Tidak ada pekerjaan sesuai janji yang
kami terima. Lihat sendiri untuk pulang kembali ke kampung halaman
pun, kami terpaksa menggunakan jalan darat," kata Darman (26), TKI
asal Ponorogo, Jawa Timur.
Pada 27 September, Darman bersama temannya satu desa di Ponorogo,
Budi (23), memulai perjalanan panjangnya menggunakan jalan darat dan
laut, agar bisa kembali ke kampung halaman. Mereka terpaksa
menggunakan uang hasil keringat sendiri, agar bisa sampai Ponorogo
dengan menggunakan bus dari Bandar Seri Begawan.
Rute yang dilalui menggunakan jalan darat, antara lain dari
Bandar Seri Begawan menggunakan bus dengan tujuan ke Seria,
dilanjutkan ke Kota Kuala Belait, keduanya masih di Brunei
Darussalam. Dari Kota Kuala Belait, perjalanan masih dilanjutkan
dengan tetap menggunakan bus, di antaranya harus melewati dua sungai
di wilayah Brunei yakni Kuala Belait dan Kuala Baram, yang dilalui
dengan menggunakan feri.
Sesudah melewati pemeriksaan petugas imigrasi di Sungai Tujuh di
perbatasan kedua negara, perjalanan bus dilanjutkan hingga ke Miri,
Sarawak, Malaysia. Dari Miri, kedua pemuda itu melanjutkan perjalanan
menaiki menggunakan bus, dengan tujuan Kuching, ibu kota Negara
Bagian Sarawak. Dari Kuching, mereka pun kembali menempuh jalan darat
hingga ke Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Pontianak mereka tinggal
memilih, menggunakan kapal laut dengan tujuan Jakarta atau Surabaya.
Dari kedua kota besar di Tanah Air itu, perjalanan pulang kembali
dilanjutkan dengan menggunakan bus.
"Kata teman yang pernah pulang menggunakan jalan darat,
perjalanan sampai ke Ponorogo memakan waktu sekitar tujuh hari. itu
pun kalau kapal laut dari Pontianak memang telah tersedia ketika kami
sampai di sana," ujar Darman, kepada Kompas, sebelum berpisah di
terminal bus Miri
***
MENGGUNAKAN jalan darat, dipastikan akan jauh lebih sedikit
memakan biaya, jika dibandingkan menggunakan pesawat terbang yang
mencapai sekitar Rp 1,5 juta. Tetapi, Darman dan Budi tidak bisa
memperkirakan, berapa besar ongkos yang dibutuhkan mereka hingga tiba
di kampung halaman. Mereka hanya baru mengetahui, perjalanan pertama
dari Bandar Seri Begawan-Miri, menghabiskan 17 ringgit Brunei atau
sekitar Rp 85.000.
Lantas kalau perjalanan pulang dari Brunei dipastikan akan
melelahkan-meskipun lebih murah-mengapa mereka memilihnya? Tiket
pulang naik pesawat tentu tinggal mereka minta kepada majikan di
Brunei.
"Mana ada majikan di Brunei yang mau membelikan tiket pesawat
pulang. Mereka yang pulang menggunakan pesawat, umumnya menggunakan
uang hasil keringat sendiri. Bohong itu perjanjian dengan agen, tiket
akan ditanggung majikan," kata Budi menimpali.
Pernyataan Budi mungkin ada benarnya, meskipun mungkin tidak
semua majikan berbuat tega dengan tidak memberi tiket pulang kepada
TKI yang hendak pulang ke Indonesia. Sejumlah TKI yang hendak pulang
menggunakan pesawat dengan tujuan Surabaya, mengaku pulang dengan
biaya sendiri. Majikan mereka di Brunei umumnya cuci tangan alias
tidak mau menanggung biaya mereka pulang menggunakan pesawat, sesuai
dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
"Jangan harap tiket pesawat untuk pulang dibayari majikan.
Kebanyakan TKI yang pulang ke Indonesia, memakai biaya sendiri," ujar
Samsul (28), salah seorang dari mereka.
Seorang perempuan TKI yang pernah bekerja di Brunei sebagai amah
(pembantu rumah tangga), Ulwiyah (26), asal Indramayu, Jawa Barat,
juga mengungkapkan pengalaman yang sama. Pada 1998 lalu dia pergi ke
negara itu, juga dengan kontrak kerja selama dua tahun.
Namun, baru satu tahun, majikannya menyatakan tidak sanggup lagi
melanjutkan kontrak. Majikannya tidak mampu lagi membayar Ulwiyah,
sehingga dia menghendaki amah itu pulang ke Indonesia.
"Karena dia yang ingin memutuskan kontrak, seharusnya majikan
saya itu yang membayari tiket pulang. Kenyataannya, dia tidak mau
membelikan tiket. Meskipun saya sempat perang mulut dengan dia, tetap
saja dia menyatakan tidak mampu membelikan tiket. Akhirnya saya
pulang dengan membeli tiket pesawat sendiri," tutur ibu satu anak
yang menyebutkan telah kapok untuk kembali bekerja di Brunei
Darussalam. (mul)
Foto: 1
Kompas/agus mulyadi
PELUANG - Kurang bagusnya perekonomian Brunei Darussalam, tidak
menghentikan laju pengiriman TKI ke negeri jiran itu. Sebaliknya
agen-agen pengiriman seperti mendapatkakn peluang mendapat uang lebih
terbuka, ketika kondisi perekonomian Indonesia pun tidak juga
bangkit. Sebuah pemandangan di salah satu pusat Kota Brunei
Darussalam.
Serasa di Negara Sendiri
KOMPAS - Kamis, 12 Oct 2000 Halaman: 32 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 6159
SERASA DI NEGARA SENDIRI
HINGAR-bingar suara musik dangdut sangat terasa di telinga, saat
tengah berada di food court yang berada di lantai tujuh Bangunan
Pusat Komersil dan Perdagangan Bumi Putera (Bumi Putera) di pusat
kota Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 24 September. Suara
musik dan lagu yang akrab di telinga orang-orang Indonesia itu,
berasal dari beberapa pemutar cakram video (VCD player) yang
dinyalakan di depan sejumlah kedai makan.
Di hadapan kedai-kedai makanan, hampir semua bangku juga terisi
pengunjung yang hendak maupun telah selesai makan siang. Di tiap-tiap
meja, mereka saling berbincang apa saja. Dari bibir hampir semua
pengunjung itulah, terlontar perbincangan menggunakan bahasa
Indonesia, dan umumnya berlogat Jawa.
"Kalau hari Minggu tempat ini memang penuh oleh kami dari
Indonesia, Mas. Lantai tujuh ini merupakan salah satu tempat kami,
para tenaga kerja Indonesia (TKI) saling bertemu," ujar Yermianto
(30), warga asal Jember.
Sebenarnya tidak hanya pada dua hari libur resmi di Brunei-Jumat
dan Sabtu-TKI datang ke lantai tujuh gedung Bumi Putera. Pada
hari-hari biasa, mereka pun berkumpul di tempat itu. Mereka yang
datang adalah TKI-TKI pengangguran yang sedang tidak mempunyai
pekerjaan. Mereka sengaja duduk-duduk di food court atau di bagian
lain gedung, sekalian mencari informasi dari sesama TKI tentang
peluang kerja yang mungkin didapatkan. Dari kumpul-kumpul itulah,
biasanya TKI pengangguran-karena tertipu agen pengirim dan majikan di
Brunei-mendapatkan informasi kerja.
Munir (27) TKI asal Kebumen, Jawa Tengah, setiap hari berkeliaran
di kawasan gedung Bumi Putera hanya sekadar mencari informasi
pekerjaan tersebut. Sudah beberapa bulan ini dia menganggur.
"Di sini kami biasanya mendapat informasi pekerjaan sebagai buruh
bangunan dari TKI lain. Meskipun pekerjaan yang dilakukan hanya satu
mingu hingga satu bulan, seperti untuk perbaikan rumah tinggal,
lumayan untuk memperpanjang hidup di Brunei," ujar Endah (32), TKI
asal Cikampek, Jawa Barat. Seorang TKI pekerja buruh bangunan di
Brunei, umumnya mendapatkan upah harian antara 15 - 24 ringgit per
hari.
Selain untuk mencari informasi pekerjaan, food court di gedung
Bumi Putera tetap berfungsi sebagai tempat menghilangkan kepenatan
dan keruwetan yang dialami para TKI. Setelah beberapa hari bekerja,
mereka melepas beban dengan bertemu sesama teman dari Indonesia. Di
tempat ini pula, mereka berkeluh-kesah antarsesama TKI.
***
GEDUNG Bumi Putera terletak bersebelahan dengan Gedung Brunei
Indah Permai, yang juga menjadi tempat mangkal TKI. Sejumlah kedai
makanan di lantai dua misalnya, selalu saja terdapat pembeli-pembeli
dari kalangan TKI. Di bawah gedung, terdapat lahan parkir, yang
disebut TKI sebagai bastem (terminal bus). Di tempat inilah, terminal
bus kota dari 18 trayek yang menghubungkan Bandar Seri Begawan dengan
beberapa tempat atau kota tujuan lainnya.
"Hampir semua yang makan di tempat ini, sepanjang hari, selalu
TKI terutama yang laki-laki," kata Sri (22), satu dari dua pelayan
asal Indonesia di kedai makanan di Gedung Brunei Indah Permai. TKI
asal Madiun, Jawa Timur itu mengaku selama ini cukup betah bekerja di
tempat itu, karena selalu saja bertemu dengan TKI lain. Apalagi
bayarannya yang sebesar 250 ringgit, juga selalu dibayar majikannya.
SERASA berada di negara sendiri. Demikian kesan yang muncul bagi
pendatang, baik TKI maupun turis asal Indonesia, yang sedang
berkunjung ke Bandar Seri Begawan. Banyaknya TKI yang berada di
negara itu, disebabkan terus membanjirnya kedatangan TKI-TKI baru.
Itu semua terjadi karena agen pengerah tenaga kerja -liar atau
resmi- terus-menerus mengirim TKI dari Indonesia. Meskipun sebagian
dari mereka yang jumlahnya ratusan hingga ribuan, akhirnya hanya
menjadi penganggur karena tidak ada lagi pekerjaan di Brunei.
Menurut Sekretaris Dua KBRI, Achmad DH Irfan, jumlah tambahan TKI
resmi yang masuk ke Brunei antara 1999-2000 tercatat di KBRI sebanyak
6.152 orang. Dengan tambahan sebanyak itu, diperkirakan jumlah TKI
yang berada di Brunei saat ini sekitar 25.000 orang. Namun jumlah itu
masih harus dikurangi jumlah TKI yang melaporkan kehadirannya, pada
tahun 1997 dan tahun-tahun sebelumnya. Umumnya TKI pada masa-masa itu
telah kembali ke Indonesia.
Tetapi untuk mengetahui angka pasti berapa jumlah TKI di Brunei,
diakui DH Irfan sangat sulit. Sebab banyak TKI yang datang ke Brunei
tidak lapor diri ke KBRI. Sebagian agen pengirim dari Indonesia dan
penerimanya di negara itu pun tidak melaporkan kehadiran TKI ke KBRI.
Penyebab lainnya, banyak TKI yang tetap tinggal di Brunei meski masa
kontrak kerjanya habis.
Banyak agen pengerah tenaga kerja yang mendatangkan TKI ke Brunei
melalui jalur ini, tidak lagi memproses visa kerja bagi para TKI.
Sebelum tiba di Brunei dengan selamat (diselundupkan), TKI-TKI ini
konon terlebih dahulu disimpan di Miri.
Penyebab utama terus mengalirnya TKI ke Brunei, disebabkan pula
semakin banyaknya agen liar di Tanah Air yang mengirim mereka. Agen-
agen inilah yang tidak pernah melaporkan kedatangan TKI yang baru
tiba di Brunei. Dalam catatan KBRI, di Indonesia hanya terdapat 26
agen resmi pengerah tenaga kerja ke Brunei.
Persoalan banyaknya TKI yang tidak melaporkan kehadirannya ke
KBRI, terungkap dalam pertemuan antara sejumlah TKI dengan Atase
Pertahanan RI di Brunei Darussalam Slamet Hariyanto.
Kepada TKI-TKI yang hadir dalam pertemuan itu, Slamet meminta
agar mereka turut membantu menyebarluaskan kepada TKI lain agar
melaporkan kehadirannya ke KBRI. Tujuannya, agar KBRI dapat
mengetahui dan membantu lebih banyak lagi TKI yang mendapatkan
masalah di Brunei. (Agus Mulyadi)
SERASA DI NEGARA SENDIRI
HINGAR-bingar suara musik dangdut sangat terasa di telinga, saat
tengah berada di food court yang berada di lantai tujuh Bangunan
Pusat Komersil dan Perdagangan Bumi Putera (Bumi Putera) di pusat
kota Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 24 September. Suara
musik dan lagu yang akrab di telinga orang-orang Indonesia itu,
berasal dari beberapa pemutar cakram video (VCD player) yang
dinyalakan di depan sejumlah kedai makan.
Di hadapan kedai-kedai makanan, hampir semua bangku juga terisi
pengunjung yang hendak maupun telah selesai makan siang. Di tiap-tiap
meja, mereka saling berbincang apa saja. Dari bibir hampir semua
pengunjung itulah, terlontar perbincangan menggunakan bahasa
Indonesia, dan umumnya berlogat Jawa.
"Kalau hari Minggu tempat ini memang penuh oleh kami dari
Indonesia, Mas. Lantai tujuh ini merupakan salah satu tempat kami,
para tenaga kerja Indonesia (TKI) saling bertemu," ujar Yermianto
(30), warga asal Jember.
Sebenarnya tidak hanya pada dua hari libur resmi di Brunei-Jumat
dan Sabtu-TKI datang ke lantai tujuh gedung Bumi Putera. Pada
hari-hari biasa, mereka pun berkumpul di tempat itu. Mereka yang
datang adalah TKI-TKI pengangguran yang sedang tidak mempunyai
pekerjaan. Mereka sengaja duduk-duduk di food court atau di bagian
lain gedung, sekalian mencari informasi dari sesama TKI tentang
peluang kerja yang mungkin didapatkan. Dari kumpul-kumpul itulah,
biasanya TKI pengangguran-karena tertipu agen pengirim dan majikan di
Brunei-mendapatkan informasi kerja.
Munir (27) TKI asal Kebumen, Jawa Tengah, setiap hari berkeliaran
di kawasan gedung Bumi Putera hanya sekadar mencari informasi
pekerjaan tersebut. Sudah beberapa bulan ini dia menganggur.
"Di sini kami biasanya mendapat informasi pekerjaan sebagai buruh
bangunan dari TKI lain. Meskipun pekerjaan yang dilakukan hanya satu
mingu hingga satu bulan, seperti untuk perbaikan rumah tinggal,
lumayan untuk memperpanjang hidup di Brunei," ujar Endah (32), TKI
asal Cikampek, Jawa Barat. Seorang TKI pekerja buruh bangunan di
Brunei, umumnya mendapatkan upah harian antara 15 - 24 ringgit per
hari.
Selain untuk mencari informasi pekerjaan, food court di gedung
Bumi Putera tetap berfungsi sebagai tempat menghilangkan kepenatan
dan keruwetan yang dialami para TKI. Setelah beberapa hari bekerja,
mereka melepas beban dengan bertemu sesama teman dari Indonesia. Di
tempat ini pula, mereka berkeluh-kesah antarsesama TKI.
***
GEDUNG Bumi Putera terletak bersebelahan dengan Gedung Brunei
Indah Permai, yang juga menjadi tempat mangkal TKI. Sejumlah kedai
makanan di lantai dua misalnya, selalu saja terdapat pembeli-pembeli
dari kalangan TKI. Di bawah gedung, terdapat lahan parkir, yang
disebut TKI sebagai bastem (terminal bus). Di tempat inilah, terminal
bus kota dari 18 trayek yang menghubungkan Bandar Seri Begawan dengan
beberapa tempat atau kota tujuan lainnya.
"Hampir semua yang makan di tempat ini, sepanjang hari, selalu
TKI terutama yang laki-laki," kata Sri (22), satu dari dua pelayan
asal Indonesia di kedai makanan di Gedung Brunei Indah Permai. TKI
asal Madiun, Jawa Timur itu mengaku selama ini cukup betah bekerja di
tempat itu, karena selalu saja bertemu dengan TKI lain. Apalagi
bayarannya yang sebesar 250 ringgit, juga selalu dibayar majikannya.
SERASA berada di negara sendiri. Demikian kesan yang muncul bagi
pendatang, baik TKI maupun turis asal Indonesia, yang sedang
berkunjung ke Bandar Seri Begawan. Banyaknya TKI yang berada di
negara itu, disebabkan terus membanjirnya kedatangan TKI-TKI baru.
Itu semua terjadi karena agen pengerah tenaga kerja -liar atau
resmi- terus-menerus mengirim TKI dari Indonesia. Meskipun sebagian
dari mereka yang jumlahnya ratusan hingga ribuan, akhirnya hanya
menjadi penganggur karena tidak ada lagi pekerjaan di Brunei.
Menurut Sekretaris Dua KBRI, Achmad DH Irfan, jumlah tambahan TKI
resmi yang masuk ke Brunei antara 1999-2000 tercatat di KBRI sebanyak
6.152 orang. Dengan tambahan sebanyak itu, diperkirakan jumlah TKI
yang berada di Brunei saat ini sekitar 25.000 orang. Namun jumlah itu
masih harus dikurangi jumlah TKI yang melaporkan kehadirannya, pada
tahun 1997 dan tahun-tahun sebelumnya. Umumnya TKI pada masa-masa itu
telah kembali ke Indonesia.
Tetapi untuk mengetahui angka pasti berapa jumlah TKI di Brunei,
diakui DH Irfan sangat sulit. Sebab banyak TKI yang datang ke Brunei
tidak lapor diri ke KBRI. Sebagian agen pengirim dari Indonesia dan
penerimanya di negara itu pun tidak melaporkan kehadiran TKI ke KBRI.
Penyebab lainnya, banyak TKI yang tetap tinggal di Brunei meski masa
kontrak kerjanya habis.
Banyak agen pengerah tenaga kerja yang mendatangkan TKI ke Brunei
melalui jalur ini, tidak lagi memproses visa kerja bagi para TKI.
Sebelum tiba di Brunei dengan selamat (diselundupkan), TKI-TKI ini
konon terlebih dahulu disimpan di Miri.
Penyebab utama terus mengalirnya TKI ke Brunei, disebabkan pula
semakin banyaknya agen liar di Tanah Air yang mengirim mereka. Agen-
agen inilah yang tidak pernah melaporkan kedatangan TKI yang baru
tiba di Brunei. Dalam catatan KBRI, di Indonesia hanya terdapat 26
agen resmi pengerah tenaga kerja ke Brunei.
Persoalan banyaknya TKI yang tidak melaporkan kehadirannya ke
KBRI, terungkap dalam pertemuan antara sejumlah TKI dengan Atase
Pertahanan RI di Brunei Darussalam Slamet Hariyanto.
Kepada TKI-TKI yang hadir dalam pertemuan itu, Slamet meminta
agar mereka turut membantu menyebarluaskan kepada TKI lain agar
melaporkan kehadirannya ke KBRI. Tujuannya, agar KBRI dapat
mengetahui dan membantu lebih banyak lagi TKI yang mendapatkan
masalah di Brunei. (Agus Mulyadi)
Di Brunei Sopir Bus Kota Lebih Santun
KOMPAS - Selasa, 03 Oct 2000 Halaman: 19 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 5224
DI BRUNEI SOPIR BUS KOTA LEBIH SANTUN
SALAH satu kenyamanan yang dapat dinikmati para pendatang di
Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam ialah kenyamanan naik
bus kota. Berbeda dengan warga Jakarta yang selalu berdesakan dan
mesti menjalani kesengsaraan lain tatkala berada di dalam bus kota,
di Brunei semua bus kotanya hampir selalu tidak terisi penuh.
Penumpangnya pun hampir semuanya tenaga kerja asing, termasuk tenaga
kerja Indoensia (TKI) yang tengah mengadu nasib di negara itu. Warga
setempat pada umumnya terbiasa dan dimanja dengan kenyamanan mobilnya
masing-masing.
Kenyamanan lain yang bisa dirasakan di dalam bus kota berwarna
ungu itu, ialah kebiasaan sopir-sopirnya yang dapat berperilaku
tertib di jalan raya. Tidak akan dijumpai sopir bus kota mengerem
mendadak kendaraannya, menaikkan penumpang di bukan tempat tunggu
penumpang, menabrak lampu merah, memotong kendaraan di belakangnya,
atau mendahului bus kota di depannya, apalagi kebut-kebutan. Naik bus
kota di Bandar Seri Begawan dan kota lain di Brunei Darussalam,
semuanya adem ayem, seperti ademnya suasana di dalam bus yang selalu
tidak dijejali penumpang.
Realitas seperti itu, tentunya sangat berbeda jauh dengan
kebiasaan sopir-sopir bus kota, angkot, dan kendaraan lain di Jakarta
dan kota lain di Indonesia. Gara-gara kelakuan sopir yang tidak
disiplin, lalu-lintas kendaraan pun kerap semrawut. Namun anehnya,
sebagian sopir-sopir yang biasa semau gue ketika berkendaraan di
Indonesia, akhirnya bisa berubah saat menjadi sopir bus kota di
Brunei.
"Kami harus ikut peraturan di sini. Kalau tidak pasti akan
terkena denda terus, karena melanggar lalu-lintas dan ditangkap
polisi. Kalau satu kali pelanggaran saja terkena denda 50 ringgit,
habis uang gajian saya," kata Azir (35), Kamis (28/9), salah seorang
sopir bus kota di Brunei Darussalam. Ayah dua anak asal Tulungagung,
Jawa Timur itu sudah 14 bulan menjadi sopir negara kaya minyak
tersebut. Sebelum mengadu nasib di Brunei, Azir adalah sopir bus
antarkota antara Surabaya-Trenggalek.
Bagi Azir, menjadi sopir di Brunei telah mengubah kebiasaannya
yang kadang ugal-ugalan di jalan raya. Itu semua bisa dilakukannya,
karena ketatnya peraturan lalu-lintas di Brunei. "Pada awalnya, saya
mengalami kesulitan juga menjadi sopir di Brunei ini, karena sudah
terbiasa berkendaraan di Indonesia. Tetapi lama-lama saya terbiasa,"
katanya.
Salah satu hal sepele yang sempat menyulitkannya ketika pertama
kali menyopiri bus di Brunei ialah memberi kesempatan kepada
kendaraan lain yang berjalan searah untuk lewat terlebih dahulu, saat
bus kotanya hendak berangkat dari halte. Kesabaran dibutuhkan sopir,
karena harus menunggu hingga lajur jalan yang akan dimasuki bus
setelah keluar dari halte benar-benar sepi. Semua sopir bus kota di
Brunei yang terpantau Kompas selama beberapa hari, melakukan
kebiasaan itu.
Kebiasaan lain yang kini dijalani Azir adalah memberangkatkan bus
sesuai jadwal dari terminal. Meskipun hanya baru ada seorang
penumpang atau bahkan tidak ada seorang pun penumpang, dia akan tetap
memberangkatkan busnya.
Sampai bisa patuh begitu, berapa sih Azir digaji pengusaha bus
kota di negara tetangga itu? "Tidak banyak, kalau dirupiahkan hanya
sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Jumlah sebesar itu pun bisa saya
dapatkan dengan menjadi sopir bus di Indonesia. Namun saya mulai
betah di Brunei ini, karena tidak lagi merasa tegang di jalan. Kalau
di Indonesia, setiap hari pasti kebut-kebutan untuk menguber
penumpang," tutur Azir yang seperti sopir lain menerima pula sejumlah
komisi dari pendapatan bus kota.
Zaini (42) asal Jember juga telah sekitar setahun ini menjadi
salah seorang sopir bus kota di Brunei. Sebelumnya, dia telah sekitar
19 tahun menjadi sopir truk di daerah asalnya. Sama seperti Azir,
Zaini pun merasakan ketenangannya dalam menjalankan bus di Brunei.
Seperti ratusan sopir bus lain di Brunei dari berbagai negara seperti
Banglades dan Filipina, Zaini pun patuh pada semua peraturan
berlalu-lintas.
Santun di jalan tidak hanya dapat dilakukan sopir-sopir bus kota.
Para pengendara mobil lainnya di Brunei, juga menghargai pejalan kaki
dan pengendara lain yang hendak melintas. Salah satu contoh, saat
kendaraan hendak berbelok biasanya selalu menunggu kendaraan lain
yang juga melintas atau pejalan kaki yang hendak menyeberang, berlalu
terlebih dahulu. Dan sebagian pengendara mobil yang bisa santun di
jalan itu adalah TKI laki-laki yang menjadi sopir-sopir pribadi.
Lantas, kalau di negara orang sopir-sopir Indonesia mau patuh
menaati peraturan lalu-lintas, dan memberikan kenyamanan kepada
penumpangnya, mengapa ketika berada di Indonesia tidak? Santun di
jalan, tentu dapat pula dilakukan semua sopir kendaraan (mobil dan
sepeda motor) di DKI Jakarta dan semua tempat di Indonesia. Memang
tidaklah tepat membandingkan Brunei, negara seluas 5.765 km2 dan
berpenduduk 330.000 jiwa, dengan Jakarta dan Indonesia. Namun
setidaknya, sopan-santun berlalu lintas di jalan yang dilakukan
penghuninya, patut dicontoh. (Agus Mulyadi)
DI BRUNEI SOPIR BUS KOTA LEBIH SANTUN
SALAH satu kenyamanan yang dapat dinikmati para pendatang di
Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam ialah kenyamanan naik
bus kota. Berbeda dengan warga Jakarta yang selalu berdesakan dan
mesti menjalani kesengsaraan lain tatkala berada di dalam bus kota,
di Brunei semua bus kotanya hampir selalu tidak terisi penuh.
Penumpangnya pun hampir semuanya tenaga kerja asing, termasuk tenaga
kerja Indoensia (TKI) yang tengah mengadu nasib di negara itu. Warga
setempat pada umumnya terbiasa dan dimanja dengan kenyamanan mobilnya
masing-masing.
Kenyamanan lain yang bisa dirasakan di dalam bus kota berwarna
ungu itu, ialah kebiasaan sopir-sopirnya yang dapat berperilaku
tertib di jalan raya. Tidak akan dijumpai sopir bus kota mengerem
mendadak kendaraannya, menaikkan penumpang di bukan tempat tunggu
penumpang, menabrak lampu merah, memotong kendaraan di belakangnya,
atau mendahului bus kota di depannya, apalagi kebut-kebutan. Naik bus
kota di Bandar Seri Begawan dan kota lain di Brunei Darussalam,
semuanya adem ayem, seperti ademnya suasana di dalam bus yang selalu
tidak dijejali penumpang.
Realitas seperti itu, tentunya sangat berbeda jauh dengan
kebiasaan sopir-sopir bus kota, angkot, dan kendaraan lain di Jakarta
dan kota lain di Indonesia. Gara-gara kelakuan sopir yang tidak
disiplin, lalu-lintas kendaraan pun kerap semrawut. Namun anehnya,
sebagian sopir-sopir yang biasa semau gue ketika berkendaraan di
Indonesia, akhirnya bisa berubah saat menjadi sopir bus kota di
Brunei.
"Kami harus ikut peraturan di sini. Kalau tidak pasti akan
terkena denda terus, karena melanggar lalu-lintas dan ditangkap
polisi. Kalau satu kali pelanggaran saja terkena denda 50 ringgit,
habis uang gajian saya," kata Azir (35), Kamis (28/9), salah seorang
sopir bus kota di Brunei Darussalam. Ayah dua anak asal Tulungagung,
Jawa Timur itu sudah 14 bulan menjadi sopir negara kaya minyak
tersebut. Sebelum mengadu nasib di Brunei, Azir adalah sopir bus
antarkota antara Surabaya-Trenggalek.
Bagi Azir, menjadi sopir di Brunei telah mengubah kebiasaannya
yang kadang ugal-ugalan di jalan raya. Itu semua bisa dilakukannya,
karena ketatnya peraturan lalu-lintas di Brunei. "Pada awalnya, saya
mengalami kesulitan juga menjadi sopir di Brunei ini, karena sudah
terbiasa berkendaraan di Indonesia. Tetapi lama-lama saya terbiasa,"
katanya.
Salah satu hal sepele yang sempat menyulitkannya ketika pertama
kali menyopiri bus di Brunei ialah memberi kesempatan kepada
kendaraan lain yang berjalan searah untuk lewat terlebih dahulu, saat
bus kotanya hendak berangkat dari halte. Kesabaran dibutuhkan sopir,
karena harus menunggu hingga lajur jalan yang akan dimasuki bus
setelah keluar dari halte benar-benar sepi. Semua sopir bus kota di
Brunei yang terpantau Kompas selama beberapa hari, melakukan
kebiasaan itu.
Kebiasaan lain yang kini dijalani Azir adalah memberangkatkan bus
sesuai jadwal dari terminal. Meskipun hanya baru ada seorang
penumpang atau bahkan tidak ada seorang pun penumpang, dia akan tetap
memberangkatkan busnya.
Sampai bisa patuh begitu, berapa sih Azir digaji pengusaha bus
kota di negara tetangga itu? "Tidak banyak, kalau dirupiahkan hanya
sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Jumlah sebesar itu pun bisa saya
dapatkan dengan menjadi sopir bus di Indonesia. Namun saya mulai
betah di Brunei ini, karena tidak lagi merasa tegang di jalan. Kalau
di Indonesia, setiap hari pasti kebut-kebutan untuk menguber
penumpang," tutur Azir yang seperti sopir lain menerima pula sejumlah
komisi dari pendapatan bus kota.
Zaini (42) asal Jember juga telah sekitar setahun ini menjadi
salah seorang sopir bus kota di Brunei. Sebelumnya, dia telah sekitar
19 tahun menjadi sopir truk di daerah asalnya. Sama seperti Azir,
Zaini pun merasakan ketenangannya dalam menjalankan bus di Brunei.
Seperti ratusan sopir bus lain di Brunei dari berbagai negara seperti
Banglades dan Filipina, Zaini pun patuh pada semua peraturan
berlalu-lintas.
Santun di jalan tidak hanya dapat dilakukan sopir-sopir bus kota.
Para pengendara mobil lainnya di Brunei, juga menghargai pejalan kaki
dan pengendara lain yang hendak melintas. Salah satu contoh, saat
kendaraan hendak berbelok biasanya selalu menunggu kendaraan lain
yang juga melintas atau pejalan kaki yang hendak menyeberang, berlalu
terlebih dahulu. Dan sebagian pengendara mobil yang bisa santun di
jalan itu adalah TKI laki-laki yang menjadi sopir-sopir pribadi.
Lantas, kalau di negara orang sopir-sopir Indonesia mau patuh
menaati peraturan lalu-lintas, dan memberikan kenyamanan kepada
penumpangnya, mengapa ketika berada di Indonesia tidak? Santun di
jalan, tentu dapat pula dilakukan semua sopir kendaraan (mobil dan
sepeda motor) di DKI Jakarta dan semua tempat di Indonesia. Memang
tidaklah tepat membandingkan Brunei, negara seluas 5.765 km2 dan
berpenduduk 330.000 jiwa, dengan Jakarta dan Indonesia. Namun
setidaknya, sopan-santun berlalu lintas di jalan yang dilakukan
penghuninya, patut dicontoh. (Agus Mulyadi)
Sejumlah TKI Menjadi Pekerja Seks di Miri dan Limbang
KOMPAS - Jumat, 29 Sep 2000 Halaman: 28 Penulis: mul Ukuran: 3365
SEJUMLAH TKI MENJADI PEKERJA SEKS DI MIRI DAN LIMBANG
Sejumlah wanita warga negara Indonesia, saat ini terpaksa
menjadi pekerja seks di dua kota Negara Bagian Sarawak, Malaysia.
Kedua kota tempat mereka bekerja, Miri dan Limbang, berada tidak jauh
dari perbatas-an dengan Brunei Darussalam. Sebagian dari mereka
terpaksa menjadi pekerja seks, setelah sebelumnya ditipu oleh agen
pengirim mereka dengan janji hendak dipekerjakan di Brunei, Serawak,
atau di Negara Bagian Sabah, Malaysia.
Namun sesampai di wilayah Serawak, wanita-wanita yang umumnya
berusia belasan hingga 20-an tahun itu dipaksa menjadi pekerja seks,
dengan menahan paspor mereka.
Kota Miri merupakan kota perniagaan yang ramai dan lokasinya
sekitar 150 km dari Bandar Seri Begawan, Brunei, atau sekitar 26 km
dari Kuala Baram, daerah perbatasan Brunei dan Serawak di bagian
selatan. Kota ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama warga
negara Brunei, untuk mencari beberapa jenis hiburan yang tersedia.
Miri juga merupakan kota lintasan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang hendak bekerja di Brunei, melalui jalan darat. Miri antara lain
berhubungan langsung melalui jalan darat dengan Kota Sibu dan Kuching
di Serawak, serta Pontianak di Kalimantan Barat.
Sedangkan Limbang adalah kota di perbatasan sebelah timur
Brunei dengan Serawak. Kota yang juga selalu ramai dan penduduknya
didominasi etnis Tionghoa ini, dari Bandar Seri Begawan dapat
ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit dengan menggunakan motor boat.
Menurut pengamatan Kompas di Miri, Rabu (27/9) siang dan
malam, wanita-wanita asal Indonesia itu bercampur dengan wanita asal
Thailand dan etnis Tionghoa. Pekerja seks tersebut menempati klab-
klab malam dan karaoke yang bertebaran di berbagai pelosok kota.
Sebagian dari mereka tidak hanya bekerja pada malam hari, tetapi juga
pada siang hari.
Di Jl Cina misalnya, dua wanita berusia sekitar 20 tahun yang
mengaku berasal dari Madiun, Jawa Timur, terang-terangan mencari
mangsanya di depan pertokoan pada siang hari. Mereka mengaku sudah
sekitar enam bulan berada di Miri. "Di sini banyak wanita asal
Indonesia Mas, jumlahnya puluhan orang. Coba cari saja ke night club
dan karaoke. Kalau menginap di hotel, tanya saja pada petugas hotel.
Mereka pasti tahu di mana wanita-wanita itu berada," kata salah
seorang di antara mereka.
Dari trotoar di depan toko-toko di kawasan Jl Cina, Jl Melayu,
Jl Raja, dan jalan lain di kawasan pusat Kota Miri, para pekerja seks
itu biasanya dibawa pelanggannya ke hotel-hotel baik bertarif murah
maupun mahal. "Di sini banyak hotel yang cuma bertarif 20 ringgit,"
kata Sumarno (30), seorang pedagang batu baterai keliling asal
Kediri, ketika dijumpai di salah satu trotoar di tepi jalan di Miri.
Di kota yang penduduknya didominasi etnis Cina itu, terdapat pula
satu hotel berbintang lima dan dua hotel bintang empat.
Tentang banyaknya wanita Indonesia yang menjadi pekerja seks
di Miri ini, juga diberitakan sebuah harian yang terbit di Bandar
Seri Begawan, Media Permata, pada Jumat (22/9) pekan lalu. Harian itu
memberitakan, sebanyak delapan wanita pekerja seks asal Indonesia di
Miri ditangkap polisi setempat dari rumah tempat mereka mangkal,
bersama seorang induk semangnya. (mul)
SEJUMLAH TKI MENJADI PEKERJA SEKS DI MIRI DAN LIMBANG
Sejumlah wanita warga negara Indonesia, saat ini terpaksa
menjadi pekerja seks di dua kota Negara Bagian Sarawak, Malaysia.
Kedua kota tempat mereka bekerja, Miri dan Limbang, berada tidak jauh
dari perbatas-an dengan Brunei Darussalam. Sebagian dari mereka
terpaksa menjadi pekerja seks, setelah sebelumnya ditipu oleh agen
pengirim mereka dengan janji hendak dipekerjakan di Brunei, Serawak,
atau di Negara Bagian Sabah, Malaysia.
Namun sesampai di wilayah Serawak, wanita-wanita yang umumnya
berusia belasan hingga 20-an tahun itu dipaksa menjadi pekerja seks,
dengan menahan paspor mereka.
Kota Miri merupakan kota perniagaan yang ramai dan lokasinya
sekitar 150 km dari Bandar Seri Begawan, Brunei, atau sekitar 26 km
dari Kuala Baram, daerah perbatasan Brunei dan Serawak di bagian
selatan. Kota ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama warga
negara Brunei, untuk mencari beberapa jenis hiburan yang tersedia.
Miri juga merupakan kota lintasan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang hendak bekerja di Brunei, melalui jalan darat. Miri antara lain
berhubungan langsung melalui jalan darat dengan Kota Sibu dan Kuching
di Serawak, serta Pontianak di Kalimantan Barat.
Sedangkan Limbang adalah kota di perbatasan sebelah timur
Brunei dengan Serawak. Kota yang juga selalu ramai dan penduduknya
didominasi etnis Tionghoa ini, dari Bandar Seri Begawan dapat
ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit dengan menggunakan motor boat.
Menurut pengamatan Kompas di Miri, Rabu (27/9) siang dan
malam, wanita-wanita asal Indonesia itu bercampur dengan wanita asal
Thailand dan etnis Tionghoa. Pekerja seks tersebut menempati klab-
klab malam dan karaoke yang bertebaran di berbagai pelosok kota.
Sebagian dari mereka tidak hanya bekerja pada malam hari, tetapi juga
pada siang hari.
Di Jl Cina misalnya, dua wanita berusia sekitar 20 tahun yang
mengaku berasal dari Madiun, Jawa Timur, terang-terangan mencari
mangsanya di depan pertokoan pada siang hari. Mereka mengaku sudah
sekitar enam bulan berada di Miri. "Di sini banyak wanita asal
Indonesia Mas, jumlahnya puluhan orang. Coba cari saja ke night club
dan karaoke. Kalau menginap di hotel, tanya saja pada petugas hotel.
Mereka pasti tahu di mana wanita-wanita itu berada," kata salah
seorang di antara mereka.
Dari trotoar di depan toko-toko di kawasan Jl Cina, Jl Melayu,
Jl Raja, dan jalan lain di kawasan pusat Kota Miri, para pekerja seks
itu biasanya dibawa pelanggannya ke hotel-hotel baik bertarif murah
maupun mahal. "Di sini banyak hotel yang cuma bertarif 20 ringgit,"
kata Sumarno (30), seorang pedagang batu baterai keliling asal
Kediri, ketika dijumpai di salah satu trotoar di tepi jalan di Miri.
Di kota yang penduduknya didominasi etnis Cina itu, terdapat pula
satu hotel berbintang lima dan dua hotel bintang empat.
Tentang banyaknya wanita Indonesia yang menjadi pekerja seks
di Miri ini, juga diberitakan sebuah harian yang terbit di Bandar
Seri Begawan, Media Permata, pada Jumat (22/9) pekan lalu. Harian itu
memberitakan, sebanyak delapan wanita pekerja seks asal Indonesia di
Miri ditangkap polisi setempat dari rumah tempat mereka mangkal,
bersama seorang induk semangnya. (mul)
Ratusan TKI di Brunei Diperlakukan Tidak Manusiawi
KOMPAS - Jumat, 22 Sep 2000 Halaman: 11 Penulis: mulyadi, agus Ukuran: 4822
RATUSAN TKI DI BRUNEI DIPERLAKUKAN TIDAK MANUSIAWI
Sekitar 40 tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan, saat ini
terpaksa menginap di dua kamar gedung belakang Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Bandar Seri Begawan. Mereka umumnya
merupakan pekerja-pekerja yang menghadapi berbagai persoalan dengan
majikan tempatnya bekerja, seperti gaji tidak dibayar, disiksa, atau
ditipu. Selama tahun 2000 hingga 24 Agustus, tercatat 649 TKI resmi
yang berlindung dan meminta tolong ke KBRI. Tiga TKI laki-laki juga
telah beberapa hari menginap di KBRI.
Selain para TKI yang terpaksa menginap di KBRI, sebagian TKI
lainnya-yang juga mempunyai masalah-datang untuk mengadu. Namun,
mereka tetap kembali ke rumah majikan atau ke rumah teman.
"Mereka datang ke KBRI untuk mengadukan masalah yang dihadapinya.
Dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi para TKI, KBRI mengambil
langkah musyawarah dengan memanggil langsung majikan mereka. Setiap
hari selalu ada TKI perempuan yang terpaksa menginap di KBRI," kata
Sekretaris Dua KBRI di Bandar Seri Begawan, Akhmad D H Irfan, kepada
wartawan Kompas, Agus Mulyadi, Rabu (20/9).
Puluhan TKI yang sedang mendapat masalah itu terpaksa tidur
berdesak-desakan di gedung belakang KBRI. Mereka menempati dua kamar,
masing-masing berukuran sekitar tiga kali empat meter.
Menurut pengamatan Kompas, sejumlah TKI baik perempuan maupun
laki-laki saat ini tidak mendapat pekerjaan di negara minyak itu.
Meski telah datang jauh-jauh dari kampung halaman mereka dengan
sejuta harapan, sebagian TKI harus mengubur impian mereka.
Di terminal bus Bandar yang berlokasi di pusat Kota Bandar Seri
Begawan, sejumlah TKI hanya bisa duduk-duduk di dalam kawasan
terminal. Mereka berharap bertemu dengan warga Indonesia lain, untuk
ikut bekerja. Terminal menjadi tempat mereka mangkal, karena di
tempat itu banyak para TKI datang.
"Saya sedang menunggu penyelesaian masalah dengan majikan. Dari
pada bengong di rumah, mendingan saya ke terminal. Selain untuk
mencari teman, juga sekalian mencari pekerjaan dari teman-teman
sesama TKI," ujar Feri (28), TKI asal Surabaya. Ayah dua anak yang
bekerja di proyek bangunan itu tengah menunggu piutang sekitar 1.000
dollar Brunei, yang belum dibayarkan majikannya.
Munir (27), pekerja asal Kebumen, Jawa Tengah, juga mengaku
sedang mencari-cari pekerjaan. Sudah beberapa bulan ini, dia
menganggur.
Tidak dibayar
Di gedung penampungan KBRI, sekitar 40 TKI perempuan umumnya
datang mengadu karena tidak beresnya perlakuan majikan mereka.
Puluhan TKI perempuan yang bekerja sebagai amah (istilah setempat
untuk pembantu rumah tangga) itu terbanyak tidak dibayar majikannya,
meskipun telah berbulan-bulan bekerja.
"Saya baru tiga bulan bekerja sebagai amah, namun hanya satu
bulan gaji yang dibayar majikan. Dua bulan sisanya belum dibayar,"
kata Ari (20), TKI perempuan asal Malang. Gara-gara tidak dibayar
itulah, Ari yang pernah sekali digaji 200 dollar Brunei (sekitar Rp 1
juta), kabur dan mengadu ke KBRI. Sampai dengan 20 September, dia
sudah sekitar 15 hari berada di gedung KBRI.
Kaburnya TKI perempuan dari rumah majikan mereka, juga disebabkan
perlakuan tidak senonoh yang kerap harus mereka terima. Kerap
terjadi, TKI perempuan diperlakukan tidak manusiawi, hingga
menyebabkan mereka menderita luka-luka.
Rohayati (25), asal Cilacap cacat di bagian pipi kanannya akibat
dicakar oleh majikannya. Penyiksaan itu terjadi, setelah dia
menyeterika pakaian majikannya hingga gosong.
Sumarti (20) TKI perempuan asal Cilacap lainnya, juga masih
mengalami luka memar-memar di tubuhnya, akibat disiksa majikannya
pada minggu lalu. Luka memar itu, masih tampak di pangkal lengan
kanannya.
"Impian bisa mendapat banyak uang dengan bekerja di Brunei tidak
terwujud, saat kami tiba dan bekerja di sini. Brunei tidak seperti
yang kami bayangkan," kata seorang TKI perempuan lainnya di
penampungan KBRI.
"Mereka menunggu di KBRI hingga persoalan dengan majikannya
selesai. Setelah itu mereka pulang ke Indonesia," kata Akhmad D H
Irfan.
Tentang banyak terjadinya berbagai persoalan yang dihadapi TKI di
Indonesia, Atase Pertahanan Indonesia di Brunei Darussalam, Slamet
Hariyanto, menyatakan perlu dilakukannya penertiban terhadap agen
pengerah tenaga kerja (PPTKI/Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja
Indonesia) yang ada di Tanah Air. PPTKI liar itulah yang turut andil
menumbuhkan persoalan. *
RATUSAN TKI DI BRUNEI DIPERLAKUKAN TIDAK MANUSIAWI
Sekitar 40 tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan, saat ini
terpaksa menginap di dua kamar gedung belakang Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Bandar Seri Begawan. Mereka umumnya
merupakan pekerja-pekerja yang menghadapi berbagai persoalan dengan
majikan tempatnya bekerja, seperti gaji tidak dibayar, disiksa, atau
ditipu. Selama tahun 2000 hingga 24 Agustus, tercatat 649 TKI resmi
yang berlindung dan meminta tolong ke KBRI. Tiga TKI laki-laki juga
telah beberapa hari menginap di KBRI.
Selain para TKI yang terpaksa menginap di KBRI, sebagian TKI
lainnya-yang juga mempunyai masalah-datang untuk mengadu. Namun,
mereka tetap kembali ke rumah majikan atau ke rumah teman.
"Mereka datang ke KBRI untuk mengadukan masalah yang dihadapinya.
Dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi para TKI, KBRI mengambil
langkah musyawarah dengan memanggil langsung majikan mereka. Setiap
hari selalu ada TKI perempuan yang terpaksa menginap di KBRI," kata
Sekretaris Dua KBRI di Bandar Seri Begawan, Akhmad D H Irfan, kepada
wartawan Kompas, Agus Mulyadi, Rabu (20/9).
Puluhan TKI yang sedang mendapat masalah itu terpaksa tidur
berdesak-desakan di gedung belakang KBRI. Mereka menempati dua kamar,
masing-masing berukuran sekitar tiga kali empat meter.
Menurut pengamatan Kompas, sejumlah TKI baik perempuan maupun
laki-laki saat ini tidak mendapat pekerjaan di negara minyak itu.
Meski telah datang jauh-jauh dari kampung halaman mereka dengan
sejuta harapan, sebagian TKI harus mengubur impian mereka.
Di terminal bus Bandar yang berlokasi di pusat Kota Bandar Seri
Begawan, sejumlah TKI hanya bisa duduk-duduk di dalam kawasan
terminal. Mereka berharap bertemu dengan warga Indonesia lain, untuk
ikut bekerja. Terminal menjadi tempat mereka mangkal, karena di
tempat itu banyak para TKI datang.
"Saya sedang menunggu penyelesaian masalah dengan majikan. Dari
pada bengong di rumah, mendingan saya ke terminal. Selain untuk
mencari teman, juga sekalian mencari pekerjaan dari teman-teman
sesama TKI," ujar Feri (28), TKI asal Surabaya. Ayah dua anak yang
bekerja di proyek bangunan itu tengah menunggu piutang sekitar 1.000
dollar Brunei, yang belum dibayarkan majikannya.
Munir (27), pekerja asal Kebumen, Jawa Tengah, juga mengaku
sedang mencari-cari pekerjaan. Sudah beberapa bulan ini, dia
menganggur.
Tidak dibayar
Di gedung penampungan KBRI, sekitar 40 TKI perempuan umumnya
datang mengadu karena tidak beresnya perlakuan majikan mereka.
Puluhan TKI perempuan yang bekerja sebagai amah (istilah setempat
untuk pembantu rumah tangga) itu terbanyak tidak dibayar majikannya,
meskipun telah berbulan-bulan bekerja.
"Saya baru tiga bulan bekerja sebagai amah, namun hanya satu
bulan gaji yang dibayar majikan. Dua bulan sisanya belum dibayar,"
kata Ari (20), TKI perempuan asal Malang. Gara-gara tidak dibayar
itulah, Ari yang pernah sekali digaji 200 dollar Brunei (sekitar Rp 1
juta), kabur dan mengadu ke KBRI. Sampai dengan 20 September, dia
sudah sekitar 15 hari berada di gedung KBRI.
Kaburnya TKI perempuan dari rumah majikan mereka, juga disebabkan
perlakuan tidak senonoh yang kerap harus mereka terima. Kerap
terjadi, TKI perempuan diperlakukan tidak manusiawi, hingga
menyebabkan mereka menderita luka-luka.
Rohayati (25), asal Cilacap cacat di bagian pipi kanannya akibat
dicakar oleh majikannya. Penyiksaan itu terjadi, setelah dia
menyeterika pakaian majikannya hingga gosong.
Sumarti (20) TKI perempuan asal Cilacap lainnya, juga masih
mengalami luka memar-memar di tubuhnya, akibat disiksa majikannya
pada minggu lalu. Luka memar itu, masih tampak di pangkal lengan
kanannya.
"Impian bisa mendapat banyak uang dengan bekerja di Brunei tidak
terwujud, saat kami tiba dan bekerja di sini. Brunei tidak seperti
yang kami bayangkan," kata seorang TKI perempuan lainnya di
penampungan KBRI.
"Mereka menunggu di KBRI hingga persoalan dengan majikannya
selesai. Setelah itu mereka pulang ke Indonesia," kata Akhmad D H
Irfan.
Tentang banyak terjadinya berbagai persoalan yang dihadapi TKI di
Indonesia, Atase Pertahanan Indonesia di Brunei Darussalam, Slamet
Hariyanto, menyatakan perlu dilakukannya penertiban terhadap agen
pengerah tenaga kerja (PPTKI/Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja
Indonesia) yang ada di Tanah Air. PPTKI liar itulah yang turut andil
menumbuhkan persoalan. *
Agen Liar Penyalur TKI Harus Segera Ditertibkan
KOMPAS - Sabtu, 23 Sep 2000 Halaman: 11 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 4071
AGEN LIAR PENYALUR TKI HARUS SEGERA DITERTIBKAN
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) di sejumlah daerah
serta Kepolisian RI, hendaknya segera menertibkan agen-agen liar
penyalur tenaga kerja Indonesia (TKI). Penertiban seperti itu perlu
segera dilakukan, agar korban kerakusan mereka tidak bertambah
lagi.Agen-agen liar itu hanya mencari keuntungan semata, tanpa
memikirkan bagaimana nasib TKI yang dikirimnya nanti saat sudah
berada di luar negeri.
Sejumlah TKI laki-laki dan perempuan yang sedang mengadu nasib di
Brunei Darussalam mengemukakan harapan tersebut kepada wartawan
Kompas Agus Mulyadi di Bandar Seri Begawan, Jumat (22/9). Pendapat
serupa dikemukakan beberapa orang pengurus Paguyuban TKI (Patki) yang
ditemui di Bandar Seri Begawan.
"Kami juga berupaya menekan ruang gerak agen-agen liar penyalur
TKI, dengan cara menyebarkan informasi tentang keberadaan dan siapa
mereka di sejumlah daerah di Indonesia. Penyebaran informasi
dilakukan agar calon TKI yang hendak pergi ke luar negeri, tidak
sampai tertipu oleh mereka. Patki hanya mencoba membantu pemerintah
dan TKI," kata Ketua Umum Patki, Hadianto, yang ditemani Ketua Patki
perwakilan Brunei Darussalam, Mahmud Sailan.
Sekitar 40 TKI perempuan di Brunei Darussalam, saat ini terpaksa
menginap berdesakan di gedung belakang KBRI (Kedutaan Besar Republik
Indonesia) di Brunei Darussalam. Mereka umumnya diperlakukan tidak
manusiawi oleh majikannya. Salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus
yang menimpa mereka, juga diduga akibat peran agen liar penyalur TKI
ke Brunei. Para TKI itu ditempatkan di tempat kerja tidak seperti
yang telah dijanjikan sebelumnya.
Upaya Patki menutup ruang gerak agen liar penyalur TKI, ungkap
Hadianto, dilakukan pula di Brunei Darussalam. Penyalur liar TKI itu
dimasukkan dalam daftar hitam (black list) yang juga disebarkan ke
sejumlah agen resmi di Brunei. Cara seperti itu diharapkan, akan
mampu mempersempit peluang agen liar penyalur TKI untuk mencari
mangsa calon TKI di Indonesia.
Menurut Hadianto, salah satu penyebab berjatuhannya korban-korban
dari kalangan TKI di luar negeri adalah ulah agen liar penyalur TKI
tersebut serta majikan yang memang kurang baik. TKI yang datang ke
Brunei melalui agen liar, misalnya, sering mendapatkan kerja tidak
sesuai yang dijanjikan. Ulah agen liar itu pula yang telah
menyebabkan TKI tidak bekerja sesuai dengan keahliannya.
Mahmud Sailan, Ketua Patki perwakilan Brunei, mengungkapkan pula,
perbuatan sadis agen liar penyalur TKI pernah terjadi di Brunei
beberapa waktu lalu. Sebanyak 42 TKI laki-laki yang baru datang dari
Indonesia, setibanya di Brunei langsung dibawa ke hutan. Oleh
penyalurnya itu, mereka hanya dibekali cangkul dan alat pertanian
lainnya. Ke-42 TKI yang dijanjikan bekerja di ladang perkebunan itu
ditinggal begitu saja di tengah hutan, tanpa dibekali apa-apa.
Kasus penipuan itu terbongkar, setelah satu hari berikutnya mereka keluar
hutan. Agen yang telah menyalurkan mereka, telah menghilang.
Dugaan banyaknya agen liar penyalur TKI, dikemukakan pula
Sekretaris Dua KBRI di Brunei, Achmad DH Irfan. "Perusahaan pengerah
TKI resmi untuk Brunei saat ini hanya sebanyak 26 perusahaan,"
katanya.
Salah seorang TKI laki-laki asal Makassar berusia 25 tahun yang
baru tiba di Brunei tidak mau bekerja, karena kenyataan yang diterima
tidak sesuai yang dijanjikan penyalurnya. Saat di kampung halaman,
agennya menjanjikan hendak mempekerjakan dia di bengkel las, serta
mendapatkan fasilitas kelengkapan keselamatan kerja dan perumahan.
Kenyataan di lapangan, perlengkapan kerja untuk melindungi
keselamatannya pun tidak ada. Dia pun tidak mendapatkan perumahan.
"Lebih baik saya pulang, kalau tidak mendapatkan kerja seperti
yang dijanjikan. Saya akan tuntut agen yang telah mengirim saya ke
sini," kata laki-laki yang telah membayar uang hampir Rp 10 juta itu
agar bisa mendapat pekerjaan di Brunei. *
AGEN LIAR PENYALUR TKI HARUS SEGERA DITERTIBKAN
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) di sejumlah daerah
serta Kepolisian RI, hendaknya segera menertibkan agen-agen liar
penyalur tenaga kerja Indonesia (TKI). Penertiban seperti itu perlu
segera dilakukan, agar korban kerakusan mereka tidak bertambah
lagi.Agen-agen liar itu hanya mencari keuntungan semata, tanpa
memikirkan bagaimana nasib TKI yang dikirimnya nanti saat sudah
berada di luar negeri.
Sejumlah TKI laki-laki dan perempuan yang sedang mengadu nasib di
Brunei Darussalam mengemukakan harapan tersebut kepada wartawan
Kompas Agus Mulyadi di Bandar Seri Begawan, Jumat (22/9). Pendapat
serupa dikemukakan beberapa orang pengurus Paguyuban TKI (Patki) yang
ditemui di Bandar Seri Begawan.
"Kami juga berupaya menekan ruang gerak agen-agen liar penyalur
TKI, dengan cara menyebarkan informasi tentang keberadaan dan siapa
mereka di sejumlah daerah di Indonesia. Penyebaran informasi
dilakukan agar calon TKI yang hendak pergi ke luar negeri, tidak
sampai tertipu oleh mereka. Patki hanya mencoba membantu pemerintah
dan TKI," kata Ketua Umum Patki, Hadianto, yang ditemani Ketua Patki
perwakilan Brunei Darussalam, Mahmud Sailan.
Sekitar 40 TKI perempuan di Brunei Darussalam, saat ini terpaksa
menginap berdesakan di gedung belakang KBRI (Kedutaan Besar Republik
Indonesia) di Brunei Darussalam. Mereka umumnya diperlakukan tidak
manusiawi oleh majikannya. Salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus
yang menimpa mereka, juga diduga akibat peran agen liar penyalur TKI
ke Brunei. Para TKI itu ditempatkan di tempat kerja tidak seperti
yang telah dijanjikan sebelumnya.
Upaya Patki menutup ruang gerak agen liar penyalur TKI, ungkap
Hadianto, dilakukan pula di Brunei Darussalam. Penyalur liar TKI itu
dimasukkan dalam daftar hitam (black list) yang juga disebarkan ke
sejumlah agen resmi di Brunei. Cara seperti itu diharapkan, akan
mampu mempersempit peluang agen liar penyalur TKI untuk mencari
mangsa calon TKI di Indonesia.
Menurut Hadianto, salah satu penyebab berjatuhannya korban-korban
dari kalangan TKI di luar negeri adalah ulah agen liar penyalur TKI
tersebut serta majikan yang memang kurang baik. TKI yang datang ke
Brunei melalui agen liar, misalnya, sering mendapatkan kerja tidak
sesuai yang dijanjikan. Ulah agen liar itu pula yang telah
menyebabkan TKI tidak bekerja sesuai dengan keahliannya.
Mahmud Sailan, Ketua Patki perwakilan Brunei, mengungkapkan pula,
perbuatan sadis agen liar penyalur TKI pernah terjadi di Brunei
beberapa waktu lalu. Sebanyak 42 TKI laki-laki yang baru datang dari
Indonesia, setibanya di Brunei langsung dibawa ke hutan. Oleh
penyalurnya itu, mereka hanya dibekali cangkul dan alat pertanian
lainnya. Ke-42 TKI yang dijanjikan bekerja di ladang perkebunan itu
ditinggal begitu saja di tengah hutan, tanpa dibekali apa-apa.
Kasus penipuan itu terbongkar, setelah satu hari berikutnya mereka keluar
hutan. Agen yang telah menyalurkan mereka, telah menghilang.
Dugaan banyaknya agen liar penyalur TKI, dikemukakan pula
Sekretaris Dua KBRI di Brunei, Achmad DH Irfan. "Perusahaan pengerah
TKI resmi untuk Brunei saat ini hanya sebanyak 26 perusahaan,"
katanya.
Salah seorang TKI laki-laki asal Makassar berusia 25 tahun yang
baru tiba di Brunei tidak mau bekerja, karena kenyataan yang diterima
tidak sesuai yang dijanjikan penyalurnya. Saat di kampung halaman,
agennya menjanjikan hendak mempekerjakan dia di bengkel las, serta
mendapatkan fasilitas kelengkapan keselamatan kerja dan perumahan.
Kenyataan di lapangan, perlengkapan kerja untuk melindungi
keselamatannya pun tidak ada. Dia pun tidak mendapatkan perumahan.
"Lebih baik saya pulang, kalau tidak mendapatkan kerja seperti
yang dijanjikan. Saya akan tuntut agen yang telah mengirim saya ke
sini," kata laki-laki yang telah membayar uang hampir Rp 10 juta itu
agar bisa mendapat pekerjaan di Brunei. *
Langganan:
Komentar (Atom)
