Ratusan TKI di Brunei Diperlakukan Tidak Manusiawi

KOMPAS - Jumat, 22 Sep 2000 Halaman: 11 Penulis: mulyadi, agus Ukuran: 4822

RATUSAN TKI DI BRUNEI DIPERLAKUKAN TIDAK MANUSIAWI

Sekitar 40 tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan, saat ini
terpaksa menginap di dua kamar gedung belakang Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Bandar Seri Begawan. Mereka umumnya
merupakan pekerja-pekerja yang menghadapi berbagai persoalan dengan
majikan tempatnya bekerja, seperti gaji tidak dibayar, disiksa, atau
ditipu. Selama tahun 2000 hingga 24 Agustus, tercatat 649 TKI resmi
yang berlindung dan meminta tolong ke KBRI. Tiga TKI laki-laki juga
telah beberapa hari menginap di KBRI.

Selain para TKI yang terpaksa menginap di KBRI, sebagian TKI
lainnya-yang juga mempunyai masalah-datang untuk mengadu. Namun,
mereka tetap kembali ke rumah majikan atau ke rumah teman.

"Mereka datang ke KBRI untuk mengadukan masalah yang dihadapinya.
Dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi para TKI, KBRI mengambil
langkah musyawarah dengan memanggil langsung majikan mereka. Setiap
hari selalu ada TKI perempuan yang terpaksa menginap di KBRI," kata
Sekretaris Dua KBRI di Bandar Seri Begawan, Akhmad D H Irfan, kepada
wartawan Kompas, Agus Mulyadi, Rabu (20/9).

Puluhan TKI yang sedang mendapat masalah itu terpaksa tidur
berdesak-desakan di gedung belakang KBRI. Mereka menempati dua kamar,
masing-masing berukuran sekitar tiga kali empat meter.
Menurut pengamatan Kompas, sejumlah TKI baik perempuan maupun
laki-laki saat ini tidak mendapat pekerjaan di negara minyak itu.
Meski telah datang jauh-jauh dari kampung halaman mereka dengan
sejuta harapan, sebagian TKI harus mengubur impian mereka.

Di terminal bus Bandar yang berlokasi di pusat Kota Bandar Seri
Begawan, sejumlah TKI hanya bisa duduk-duduk di dalam kawasan
terminal. Mereka berharap bertemu dengan warga Indonesia lain, untuk
ikut bekerja. Terminal menjadi tempat mereka mangkal, karena di
tempat itu banyak para TKI datang.

"Saya sedang menunggu penyelesaian masalah dengan majikan. Dari
pada bengong di rumah, mendingan saya ke terminal. Selain untuk
mencari teman, juga sekalian mencari pekerjaan dari teman-teman
sesama TKI," ujar Feri (28), TKI asal Surabaya. Ayah dua anak yang
bekerja di proyek bangunan itu tengah menunggu piutang sekitar 1.000
dollar Brunei, yang belum dibayarkan majikannya.

Munir (27), pekerja asal Kebumen, Jawa Tengah, juga mengaku
sedang mencari-cari pekerjaan. Sudah beberapa bulan ini, dia
menganggur.

Tidak dibayar
Di gedung penampungan KBRI, sekitar 40 TKI perempuan umumnya
datang mengadu karena tidak beresnya perlakuan majikan mereka.
Puluhan TKI perempuan yang bekerja sebagai amah (istilah setempat
untuk pembantu rumah tangga) itu terbanyak tidak dibayar majikannya,
meskipun telah berbulan-bulan bekerja.

"Saya baru tiga bulan bekerja sebagai amah, namun hanya satu
bulan gaji yang dibayar majikan. Dua bulan sisanya belum dibayar,"
kata Ari (20), TKI perempuan asal Malang. Gara-gara tidak dibayar
itulah, Ari yang pernah sekali digaji 200 dollar Brunei (sekitar Rp 1
juta), kabur dan mengadu ke KBRI. Sampai dengan 20 September, dia
sudah sekitar 15 hari berada di gedung KBRI.

Kaburnya TKI perempuan dari rumah majikan mereka, juga disebabkan
perlakuan tidak senonoh yang kerap harus mereka terima. Kerap
terjadi, TKI perempuan diperlakukan tidak manusiawi, hingga
menyebabkan mereka menderita luka-luka.

Rohayati (25), asal Cilacap cacat di bagian pipi kanannya akibat
dicakar oleh majikannya. Penyiksaan itu terjadi, setelah dia
menyeterika pakaian majikannya hingga gosong.

Sumarti (20) TKI perempuan asal Cilacap lainnya, juga masih
mengalami luka memar-memar di tubuhnya, akibat disiksa majikannya
pada minggu lalu. Luka memar itu, masih tampak di pangkal lengan
kanannya.

"Impian bisa mendapat banyak uang dengan bekerja di Brunei tidak
terwujud, saat kami tiba dan bekerja di sini. Brunei tidak seperti
yang kami bayangkan," kata seorang TKI perempuan lainnya di
penampungan KBRI.

"Mereka menunggu di KBRI hingga persoalan dengan majikannya
selesai. Setelah itu mereka pulang ke Indonesia," kata Akhmad D H
Irfan.

Tentang banyak terjadinya berbagai persoalan yang dihadapi TKI di
Indonesia, Atase Pertahanan Indonesia di Brunei Darussalam, Slamet
Hariyanto, menyatakan perlu dilakukannya penertiban terhadap agen
pengerah tenaga kerja (PPTKI/Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja
Indonesia) yang ada di Tanah Air. PPTKI liar itulah yang turut andil
menumbuhkan persoalan. *